Judul: Manusia Bersarung Kodok
Alihbahasa Aceh: Fauzan Santa
Penulis: Azhari, Agus Nur Amal
Editor: Azhari, Elsa Clave
Penerbit: Komunitas Tikar Pandan, Secours Populaire Francaise, Marque
Syndicate
Tahun: 2006
Isi: 96 halaman
Peresensi : Donny Anggoro *
ruangbaca.com
Tampilkan postingan dengan label Donny Anggoro. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Donny Anggoro. Tampilkan semua postingan
Jumat, 16 Juli 2021
Jumat, 21 Oktober 2011
Sastra Kita dalam Pergaulan Metropolis
Donny Anggoro*
http://nasional.kompas.com/
Dalam lingkup pergaulan metropolis yang riuh tiba-tiba ada ‘kesepakatan’ bahwa tema sebagian besar karya sastra baru jadi memusat dalam setting yang nyaris sama, yaitu kota sehingga ia tak penting lagi berasal dari suatu negara. Imam Muhtarom dalam esainya Kasus Sastra Amerika Latin (Kompas, 9 April 2006) menulis Amerika Latin, negeri yang menjadi komoditas budaya lewat karya-karya Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, dan lain-lain (termasuk ke Indonesia) tak lagi booming realisme magis. Imam lalu mengemukakan pernyataan: jika arus global tak terbendung dengan menjadi serba metropolis, bisakah muncul estetika baru atau hanya sampah?
Kasus sastra Amerika Latin yang kini juga menjadi sastra kota sesungguhnya relevan pula pada perkembangan sastra di mana pun, juga di Indonesia. Booming chick-lit dan teen-lit, misalnya, juga tema sastra seks dan Islami yang menggejala setelah diawali dengan estetika sastra koran yang mengetengahkan tema-tema sosial seperti kemiskinan adalah ciri sastra kota Indonesia seperti halnya di Amerika Latin, Jepang, India, juga Indonesia yang sudah tak lagi membicarakan penindasan yang terhimpit dalam budaya tradisinya.
Sastra adalah dunia imajinasi. Tak ada karya sastra paling imajiner yang sanggup memiliki wilayah otonomi mutlak, subjektif, bahkan tiada sangkut pautnya dengan individu atau kalangan tertentu seperti perkataan Adolfo Sanchez Vasquez “sastra lahir dalam ke-kini-an dan ke-di sini-an yang konkret” (Art and Society, Merlin Press, London, 1973). Memang Vasquez dalam buku tersebut menuliskan pandangannya dari kacamata Marxisme. Tapi dari pendapat Vasquez ada satu hal yang sulit ditolak: karya sastra tak mungkin lahir dari ruang kosong.
Tantangan kreatif yang dilontarkan Imam Muhtarom sejatinya bisa hadir dalam bentuk lain, tentu saja dengan kegelisahan sesuai konteksnya, sehingga latar cerita yaitu kota sebenarnya bukan masalah. Bukankah cerita tetap ditulis selama manusia masih hidup? Masalahnya, ketika sastra kita tengah bergerak menyesuaikan dengan tanda zaman dalam pergaulan metropolis, kebanyakan baru merekam gejala dan problem sosial pada permukaan.
Amerika sendiri yang menjadi pusat globalisasi ternyata masih cukup banyak melahirkan karya kuat dalam keriuhan metropolis seperti novel Chuck Palahniuk, esai-esai David Sedaris, atau kegamangan budaya Indian-Amerika dalam cerita Sherman Alexie. Karya Palahniuk seperti Fight Club adalah sisi gelap seorang manusia kota yang terasing sehingga menanggalkan kemanusiaannya sendiri. Dari generasi tertua ada J.D. Sallinger yang menampilkan kegundahan remaja Holden Caulfield. Sedangkan karena Amerika sudah menjadi melting pot-meleburnya berbagai budaya- “gegar budaya” menjadi topik menarik dalam sastranya. Misalnya karya Sherman Alexie yang mengetengahkan pergulatan manusia Indian di kota besar dengan kompleksitas sosialnya. Sedangkan dari chick-lit-nya mampu menyentuh ke dalam sisi pergaulan metropolis yang kadang “memaksa” orang untuk bertindak bukan sebagai dirinya sendiri seperti terbaca dalam karya Sophie Kinsella.
Sebenarnya karya sastra Indonesia dengan setting metropolis cukup banyak “menemukan kemungkinan tak dikatakan”-meminjam istilah Raman Selden. Ketika seks menjadi booming, perdebatan yang muncul rata-rata karena bahasa yang vulgar. Tapi ini sulit ditampik lantaran karena sudah terlalu lama seks masih dianggap tabu, hanya bahasan seks yang vulgar saja kebanyakan dilakukan penulisnya. Sastra kota sendiri menjadi sulit mendapat perhatian karena tak mengangkat tema lokal-kedaerahan (kurang membumi) atau karena temanya kebanyakan melulu tentang jatuh cinta dari khasanah novel fiksi pop.
Begitu pula aspek religi dalam novel Islami kebanyakan menjadi dakwah, pun cerpen-novel penulis “sastra koran” yang kurang menawarkan kedalaman sehingga baru berhasil pada tataran ide yang melorot dalam penyelesaian. Tapi ini bukan sepenuhnya salah mereka. Karena ruang cerpen koran lebih menjanjikan, penulis dari kalangan ini konsentrasinya terpusat pada estetika cerpen koran, bukan novel yang lebih banyak memberi ruang.
Akibatnya bagi tipe pembaca yang teliti selain mendapatkan kepuasan dari karya asing atau terjemahan, untuk karya lokal terpaksa kembali pada karya pengarang lama macam Umar Kayam dalam Secangkir Kopi dan Sepotong Donat atau Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, Umar Nur Zain dengan Rissa (setelah sebelumnya diawali dengan serial Ny.Cemplon sebagai sketsa sosial), Iwan Simatupang dengan Kooong, Seno Gumira Adjidarma dengan Jazz, Parfum, dan Insiden, dan lain-lain. Jangan lupa, Pramoedya Ananta Toer juga pernah menulis sastra kota Jakarta dalam novel tipisnya, Korupsi (1957). Begitu pula beberapa cerpen Martin Aleida atau T.I. Thamrin yang galibnya bukan nama baru setelah bisa muncul belakangan akibat peristiwa politik yang sekian lama mengekangnya. Sedangkan dari khasanah Islami yang beranjak pada sufistik, lagi-lagi kita masih dipuaskan oleh karya Kuntowijoyo atau Danarto.
Setelah perdebatan vulgar tidaknya karya sastra seks, didukung dengan malasnya para pemawas sastra kita (untuk mencoba mencari kekuatan teks atau baru tergerak jika ada karya sastra yang temanya kedaerahan), jadi hanya sosok biografis pengarang saja lebih banyak diangkat. Sosok pengarang malah jadi “hebat” karena atributnya (salah satunya dari kalangan selebritas) sehingga banyak pula karya sastra kota terluputkan. Akibatnya, meski tidak salah selebritas menulis, mereka sudah mendapat cibiran sinis terlebih dulu lantaran publikasi di media massa cukup besar.
Tapi, di kota besar ranah fantasi nampaknya memberi sinyal akan tumbuh setelah chick-lit dan teen-lit yang mulai jenuh. Teknologi informasi dengan banyak diterbitkannya karya fantasi impor juga demam blogger- menulis jurnal di Internet dengan blogspot- sadar tak sadar memengaruhi dunia literer kita yang pada masa kini sedikit menjadi ciri sastra kota. Memang kota tak lagi menjadi tema, namun karya-karya fantasi itu ditulis orang-orang kota. Semisal diterbitkannya Pinissi Mama Piyo, Ledgard WD Yoga atau The Corruptor karya Stanley Timotius Kurnia (yang ditulis dengan bahasa Inggris), dan lainnya karya penulis belia yang justru lepas dari sejarah lama sastra kita.
Sastra kota di Indonesia juga di negara lain walau jadi terpusat dalam setting yang seragam sebenarnya masih menyisakan banyak tempat. Keberagaman daerah Indonesia dengan menjadikan sosok manusia urban di kota adalah potensi besar yang masih bisa digali. Jakarta seperti halnya New York dan kota metropolitan lainnya juga adalah melting pot. Sayang, tempat itu lebih banyak diisi oleh karya kualitas “potret bergaya Polaroid” atau karya yang klise sehingga masalah yang dikemukakan adalah problem jatuh cinta.
Karya sastra kota kita sendiri akan sulit bernyali (jangankan nyali internasional akibat kendala bahasa selain hanya sedikit yang menerjemahkan sastra kita ke bahasa Inggris) jika alur, kedalaman, dan permenungan saja nyatanya masih menjadi problem kebanyakan dalam penulisan sastra kita.
Rawamangun, April 2006
*) Eseis, tinggal di Jakarta.
http://nasional.kompas.com/
Dalam lingkup pergaulan metropolis yang riuh tiba-tiba ada ‘kesepakatan’ bahwa tema sebagian besar karya sastra baru jadi memusat dalam setting yang nyaris sama, yaitu kota sehingga ia tak penting lagi berasal dari suatu negara. Imam Muhtarom dalam esainya Kasus Sastra Amerika Latin (Kompas, 9 April 2006) menulis Amerika Latin, negeri yang menjadi komoditas budaya lewat karya-karya Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, dan lain-lain (termasuk ke Indonesia) tak lagi booming realisme magis. Imam lalu mengemukakan pernyataan: jika arus global tak terbendung dengan menjadi serba metropolis, bisakah muncul estetika baru atau hanya sampah?
Kasus sastra Amerika Latin yang kini juga menjadi sastra kota sesungguhnya relevan pula pada perkembangan sastra di mana pun, juga di Indonesia. Booming chick-lit dan teen-lit, misalnya, juga tema sastra seks dan Islami yang menggejala setelah diawali dengan estetika sastra koran yang mengetengahkan tema-tema sosial seperti kemiskinan adalah ciri sastra kota Indonesia seperti halnya di Amerika Latin, Jepang, India, juga Indonesia yang sudah tak lagi membicarakan penindasan yang terhimpit dalam budaya tradisinya.
Sastra adalah dunia imajinasi. Tak ada karya sastra paling imajiner yang sanggup memiliki wilayah otonomi mutlak, subjektif, bahkan tiada sangkut pautnya dengan individu atau kalangan tertentu seperti perkataan Adolfo Sanchez Vasquez “sastra lahir dalam ke-kini-an dan ke-di sini-an yang konkret” (Art and Society, Merlin Press, London, 1973). Memang Vasquez dalam buku tersebut menuliskan pandangannya dari kacamata Marxisme. Tapi dari pendapat Vasquez ada satu hal yang sulit ditolak: karya sastra tak mungkin lahir dari ruang kosong.
Tantangan kreatif yang dilontarkan Imam Muhtarom sejatinya bisa hadir dalam bentuk lain, tentu saja dengan kegelisahan sesuai konteksnya, sehingga latar cerita yaitu kota sebenarnya bukan masalah. Bukankah cerita tetap ditulis selama manusia masih hidup? Masalahnya, ketika sastra kita tengah bergerak menyesuaikan dengan tanda zaman dalam pergaulan metropolis, kebanyakan baru merekam gejala dan problem sosial pada permukaan.
Amerika sendiri yang menjadi pusat globalisasi ternyata masih cukup banyak melahirkan karya kuat dalam keriuhan metropolis seperti novel Chuck Palahniuk, esai-esai David Sedaris, atau kegamangan budaya Indian-Amerika dalam cerita Sherman Alexie. Karya Palahniuk seperti Fight Club adalah sisi gelap seorang manusia kota yang terasing sehingga menanggalkan kemanusiaannya sendiri. Dari generasi tertua ada J.D. Sallinger yang menampilkan kegundahan remaja Holden Caulfield. Sedangkan karena Amerika sudah menjadi melting pot-meleburnya berbagai budaya- “gegar budaya” menjadi topik menarik dalam sastranya. Misalnya karya Sherman Alexie yang mengetengahkan pergulatan manusia Indian di kota besar dengan kompleksitas sosialnya. Sedangkan dari chick-lit-nya mampu menyentuh ke dalam sisi pergaulan metropolis yang kadang “memaksa” orang untuk bertindak bukan sebagai dirinya sendiri seperti terbaca dalam karya Sophie Kinsella.
Sebenarnya karya sastra Indonesia dengan setting metropolis cukup banyak “menemukan kemungkinan tak dikatakan”-meminjam istilah Raman Selden. Ketika seks menjadi booming, perdebatan yang muncul rata-rata karena bahasa yang vulgar. Tapi ini sulit ditampik lantaran karena sudah terlalu lama seks masih dianggap tabu, hanya bahasan seks yang vulgar saja kebanyakan dilakukan penulisnya. Sastra kota sendiri menjadi sulit mendapat perhatian karena tak mengangkat tema lokal-kedaerahan (kurang membumi) atau karena temanya kebanyakan melulu tentang jatuh cinta dari khasanah novel fiksi pop.
Begitu pula aspek religi dalam novel Islami kebanyakan menjadi dakwah, pun cerpen-novel penulis “sastra koran” yang kurang menawarkan kedalaman sehingga baru berhasil pada tataran ide yang melorot dalam penyelesaian. Tapi ini bukan sepenuhnya salah mereka. Karena ruang cerpen koran lebih menjanjikan, penulis dari kalangan ini konsentrasinya terpusat pada estetika cerpen koran, bukan novel yang lebih banyak memberi ruang.
Akibatnya bagi tipe pembaca yang teliti selain mendapatkan kepuasan dari karya asing atau terjemahan, untuk karya lokal terpaksa kembali pada karya pengarang lama macam Umar Kayam dalam Secangkir Kopi dan Sepotong Donat atau Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, Umar Nur Zain dengan Rissa (setelah sebelumnya diawali dengan serial Ny.Cemplon sebagai sketsa sosial), Iwan Simatupang dengan Kooong, Seno Gumira Adjidarma dengan Jazz, Parfum, dan Insiden, dan lain-lain. Jangan lupa, Pramoedya Ananta Toer juga pernah menulis sastra kota Jakarta dalam novel tipisnya, Korupsi (1957). Begitu pula beberapa cerpen Martin Aleida atau T.I. Thamrin yang galibnya bukan nama baru setelah bisa muncul belakangan akibat peristiwa politik yang sekian lama mengekangnya. Sedangkan dari khasanah Islami yang beranjak pada sufistik, lagi-lagi kita masih dipuaskan oleh karya Kuntowijoyo atau Danarto.
Setelah perdebatan vulgar tidaknya karya sastra seks, didukung dengan malasnya para pemawas sastra kita (untuk mencoba mencari kekuatan teks atau baru tergerak jika ada karya sastra yang temanya kedaerahan), jadi hanya sosok biografis pengarang saja lebih banyak diangkat. Sosok pengarang malah jadi “hebat” karena atributnya (salah satunya dari kalangan selebritas) sehingga banyak pula karya sastra kota terluputkan. Akibatnya, meski tidak salah selebritas menulis, mereka sudah mendapat cibiran sinis terlebih dulu lantaran publikasi di media massa cukup besar.
Tapi, di kota besar ranah fantasi nampaknya memberi sinyal akan tumbuh setelah chick-lit dan teen-lit yang mulai jenuh. Teknologi informasi dengan banyak diterbitkannya karya fantasi impor juga demam blogger- menulis jurnal di Internet dengan blogspot- sadar tak sadar memengaruhi dunia literer kita yang pada masa kini sedikit menjadi ciri sastra kota. Memang kota tak lagi menjadi tema, namun karya-karya fantasi itu ditulis orang-orang kota. Semisal diterbitkannya Pinissi Mama Piyo, Ledgard WD Yoga atau The Corruptor karya Stanley Timotius Kurnia (yang ditulis dengan bahasa Inggris), dan lainnya karya penulis belia yang justru lepas dari sejarah lama sastra kita.
Sastra kota di Indonesia juga di negara lain walau jadi terpusat dalam setting yang seragam sebenarnya masih menyisakan banyak tempat. Keberagaman daerah Indonesia dengan menjadikan sosok manusia urban di kota adalah potensi besar yang masih bisa digali. Jakarta seperti halnya New York dan kota metropolitan lainnya juga adalah melting pot. Sayang, tempat itu lebih banyak diisi oleh karya kualitas “potret bergaya Polaroid” atau karya yang klise sehingga masalah yang dikemukakan adalah problem jatuh cinta.
Karya sastra kota kita sendiri akan sulit bernyali (jangankan nyali internasional akibat kendala bahasa selain hanya sedikit yang menerjemahkan sastra kita ke bahasa Inggris) jika alur, kedalaman, dan permenungan saja nyatanya masih menjadi problem kebanyakan dalam penulisan sastra kita.
Rawamangun, April 2006
*) Eseis, tinggal di Jakarta.
Rabu, 24 November 2010
Kebudayaan dalam Dua Wajah
Donny Anggoro
http://oase.kompas.com/
Sebagai salah satu wilayah negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia terlibat dalam proses mencari kesepakatan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang mereka punya. Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah warisan berbagai bentuk yang diterima sebagai identitasnya.
Susunan pemerintahan lokal misalnya tata cara keraton Yogyakarta dan Solo, bahasa, nilai-nilai kepercayaan, dan berbagai bentuk ekspresi seni budaya di berbagai tempat dipertahankan sebagai bagian dari warisan sejarah itu.
Proses perkembangan dan modernisasi dengan menunjukkan pergeseran masyarakat agraris-feodal menjadi masyarakat yang lebih bersifat perkotaan dalam beberapa kasus tertentu menunjukkan perkembangan berarti. Tataran nilai-nilai konvensional dalam kebudayaan tradisi pelan-pelan didobrak sehingga dalam perkara kesenian, hasil-hasil seni yang dihasilkan relatif lebih kontekstual agar terlihat gesit mengikuti perkembangan zaman.
Tapi di tengah-tengah perkembangan tersebut, kegamangan ternyata meliputi mereka. Antara kebudayaan tradisi dan populer ternyata “jalan di tempat” dengan ideologinya sendiri-sendiri. Kebudayaan tradisional berpegang teguh pada nilai leluhur sedangkan yang modern (kini banyak disebut generasi “X” dan generasi “MTV” yang sungguh-sungguh tercerabut dari tradisi) begitu asyik dengan “cita rasa global”nya sehingga segala perkakas kebudayaan masa lalu perlu dipangkas menjadi sesuatu yang terlihat sungguh-sungguh modern.
Contoh kecil misalnya sebuah karya novel yang dihasilkan dari masyarakat kosmopolit tentunya sulit mendapat pengakuan kritikus atas kreativitas yang dihasilkannya sehingga hanya novel-novel yang akrab dengan budaya lokallah yang diterima. Tapi begitu berhadapan dengan selera masyarakat yang bersifat diskriminatif, novel-novel pop relatif nyatanya lebih mudah mencapai penjualan best seller dibandingkan novel-novel yang dikenal kuat muatan lokalnya.
Mungkin dalam perkara karya sastra, cara pencapaian dalam kerangka eksperimental (avant-garde) masih bisa diterima kaum kriktikus sebagai cara lain berpijak dari ungkapan-ungkapan yang bersifat dalam tataran kerangka lama. Tapi ini pun juga pada kenyataan yang sulit lantaran bentuk-bentuk keprihatinan yang seharusnya tidak terjadi diterima sebagai noda, bukan sebagai contoh perkembangan yang tengah terjadi di masyarakat.
Baiklah, fakta bahwa masing-masing mereka hanya “jalan di tempat” tak dapat disangkal. Fakta “jalan di tempat” membuat dua wajah kebudayaan kita ini, tradisi dan populer kemudian memiliki potensi yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Tapi betapa ajaibnya tatkala mereka sama-sama menghadapi realitas ternyata persoalan marginalitas juga yang menyelimutinya.
Masing-masing tiba-tiba menjadi teralienasi dengan kehidupan sosialnya. Yang lahir dari akar tradisi gagap tatkala berupaya meleburkan diri dengan modernitas. Anggapan-anggapan sinis seperti primitif, terlalu mengawang-awang (tidak kontekstual), tidak modern, dan kuno muncul sehingga ia ditinggalkan masyarakat modern.
Sedangkan yang lahir dari ketercerabutan akar budaya tradisi begitu sulit mencapai pengakuan kreatif dari kaum budayawan lantaran hasil seni yang dicapainya hanya bertumpu pada konteks kekinian dan kontekstual semata yang sama sekali jauh dari semacam nilai-nilai permenungan apalagi sejarah.
Hasil seni yang dihasilkan sebagai “kebudayaan pop” dengan kesan yang diberikan dari kata “populer” atau dengan kata lain menyangkut “massa” yang banyak kemudian dicaci sebagai “racun” dengan alasan “tidak membumi” karena telah meninggalkan tradisi.
Baiklah, alasan “tidak membumi” dapat diterima sebagai salah satu batasan mutlak. Tapi apakah kemudian para pelaku kebudayaan kontemporer yang notabene sedang mencapai pemikiran penggabungan antara nilai-nilai tradisi dan modern mudah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah modernitas?
Dalam tulisan saya berjudul Nasionalisme? di majalah GONG, edisi 64/VI/2004 terbukti masih sulit dicapainya pengakuan itu. Keberhasilan grup musik Discus menembus label rekaman Italia, Mellow Records misalnya hanya diakui segelintir orang sehingga posisinya menjadi marginal walau sudah mengharumkan nama bangsa. Perjuangan sastrawan Pramoedya Ananta Toer agar masuk nominasi hadiah Nobel pun malah digerakkan Profesor Koh Yung Hun, seorang berkebangsaan Korea yang juga menggerakkan pusat budaya Indonesia di Korea.
Baiklah, kondisi ini membuat kita lebih mandiri sehingga tak perlu mengemis kepada pemerintah. Tapi, bukankah hal naif setelah berpeluh keringat, para pegiat kebudayaan tetap saja dalam posisi marginal? Atau memang persoalan kebudayaan belum dianggap penting?
Jurang pemisah dalam dua wajah kebudayaan kita ini menjadi sangat terbentang lebar. Yang tradisi mencela sebagai dampak buruk globalisasi, sedangkan yang berwajah modern mencelanya sebagai “potret-potret tulang berserakan” sehingga ia harus ditinggalkan dengan alasan “tidak keren”.
Ya, setiap seniman telah berusaha agar karyanya dapat muncul ke permukaan. Karya seni apapun bentuknya harus muncul masing-masing ke permukaan dalam kehidupan dunia modern, era informasi, dan globalisasi sekarang ini. Tapi setiap hasil karya seni tiba-tiba mempunyai jarak yang jauh dengan masyarakat penikmatnya walau untuk menyiasati tantangan dunia modern, masing-masing telah berupaya sekuat tenaga membungkus dirinya ke dalam formula bernama kitsch hingga menjadi satu kesenian yang dapat dikemas sebagai komoditi dagang.
Baiklah, untuk mencapai keuntungan komersial, barisan hasil seni yang lahir sebagai respon terhadap permintaan masyarakat perkotaan dapat mencapai perhitungan untung secara komersial dibandingkan barisan hasil seni yang lahir dari tradisi. Baiklah, untuk menyikapi modernisasi, pelbagai upaya agar dapat melebur kepada hitungan massal harus ditempuh.
Tapi, apalah artinya ketika dihadapkan kepada masyarakat yang rata-rata cenderung bersikap sangat diskriminatif, karena tahu apa yang mereka inginkan, dan tahu apa yang mereka mau, sehingga kegamanganlah yang kemudian melanda para pelaku kebudayaan.
Pertanyaan mengusik, benarkah ada yang salah dalam cara-cara penyampaian komunikasi dan sosialisasi sebuah modernisasi? Bukankah masing-masing memiliki ideologinya sendiri-sendiri agar diterima masyarakat? Bukankah jika meminjam istilah Mohammad Diponegoro dalam dunia sastra Indonesia “tiap cerita punya sahibul hikayat, ia yang menentukan sudut pandangan, dari mana cerita itu harus dilihat” sehingga masing-masing memiliki masyarakat pendukungnya sendiri-sendiri? Jika benar masing-masing telah memiliki ideologi dan masyarakatnya sendiri-sendiri mengapa masalah untuk menjadi marginal yang selalu menjadi hambatan?
Pola Sikap yang Keruh
Kebudayaan dalam dua wajah tadi telah disinggung dalam usaha meleburkan diri dalam perkembangan hasil karya seni. Bagaimana dengan pola sikap yang sedang berkembang? Hal inilah yang justru terlihat di masa sekarang malah semakin menunjukkan kekeruhan. Di zaman modern yang senantiasa tengah bergerak ini akan lebih mudah didapatkan potret-potret masyarakat sosial yang secara finansial sangat mampu mengapresiasi karya seni, tapi nyatanya mereka sendiri bahkan buta terhadap kesenian.
Kesenian dan profesinya dianggap kurang berarti dibandingkan pencapaian ekonomis. Sekedar contoh dalam kebijakan editorial media massa, rubrik kesenian, dan budaya cenderung terpinggirkan. Mungkin untuk mencapai kesepakatan kompromi, ada yang lalu menggabungkannya menjadi “seni & hiburan”. Tapi bagi ukuran media massa yang belum mapan secara ekonomis rubrik seni rata-rata dihilangkan jika semula memang ada sehingga hanya media massa tertentu yang relatif mapan mau menyediakannya.
Rubrik kesenian akhirnya terhimpit pada iklan, gosip selebritis, dan berita seks serta politik. Ia dianggap tidak efisien lantaran bobotnya hanya dibaca dan diterima oleh kalangan tertentu saja. Contoh lain lagi lebih banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang orientasinya adalah bisnis. Bahkan, kegiatan pembisnisan lembaga pendidikan ini semakin parah dengan aspek komersialnya.
Komersialisasi sebetulnya membuat kita tak percaya akan fungsi utama pendidikan sebagai medium antara masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. Komersialisasi pendidikan yang seolah menunjukkan kemajuan seperti dalam Orang Miskin Dilarang Sekolah (Eko Prasetyo, Insist Press, 2004) sesungguhnya malah kemudian berujung pada kompleksitas sosial dengan makin meningkatnya jumlah pengangguran. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan seni yang ada cenderung minim peminat karena ia tak mampu menunjukkan perkembangan yang membuat masyarakat kemudian percaya dalam kerangka ekonomis.
Baiklah, ada sejumlah pemilik modal yang “melek seni” atau para pelaku kesenian mencoba membuat media seni sendiri dengan cita-cita luhur “atas nama kebudayaan”. Tapi itupun juga lungkrah tatkala penerbitan berkala seperti jurnal, majalah, dan buku-buku setiap terbitnya hanya menumpuk di gudang.
Baiklah, ada juga media massa yang relatif mapan menambah porsi rubrik keseniannya. Tapi konsekuensinya ia menjadi begitu “gemuk” lantaran begitu banyak misi yang ingin disampaikan. Beruntunglah dengan modal yang dimiliki ia mampu menerbitkannya dengan format lain misalnya menerbitkan buku bunga rampai antologi cerpen, puisi, atau esai terbaik versinya. Bagaimana kalau tidak, sedangkan penerbitan buku-buku semacam itu toh ternyata juga kurang laku?
Penghargaan kesenian juga umumnya masih rendah sehingga para pelaku kesenian mau tak mau terpaksa harus “bersembunyi” ke dalam profesi lain sebagai alasan untuk bertahan hidup. Baiklah, mereka dapat bertahan, bisa survive dengan kemampuannya berkompromi dengan selera massa. Tapi apa jadinya tatkala ia selalu terjebak dalam keraguan untuk mengadakan eksperimen karena antara seniman, kritikus, penerbit, dan masyarakat masih jalan di tempat seraya masing-masing mencari pembenaran atas “idiologi” yang dianutnya?
Contoh paling gawat dari pola sikap masyarakat yang makin berkembang akibat tercerabutnya akar tradisi adalah pemakaian bahasa asing supaya terlihat “keren” dan bergengsi. Wilson Nadeak dalam Judul Asing, Daya Pikat? (Kompas, 7 November 2004) meresahkan pemberian judul dengan bahasa Inggris dalam penerbitan kita akhir-akhir ini. Ia resah karena tak jelas apakah dengan pemberian judul tersebut (dengan huruf bahasa Indonesia yang dikecilkan) bagian pracetak tak sulit menangani desain dari penerbit aslinya sehingga lebih komunikatif untuk menjangkau pembeli menengah ke atas atau memang pasar ASEAN sudah mulai merambah negeri ini?
Modernisasi sebagai Gagasan
Setelah 350 tahun dijajah, banyak yang belum menyadari kebudayaan sebagai aset nasional dalam wacana besar dapat membangkitkan nasionalisme. Wujud kebudayaan tradisi yang ada memang diperhatikan pemerintah. Akan tetapi hasilnya masih dalam tahap pelestarian yang boleh dibilang tersempitkan pada kesenian daerah saja. Sosoknya pun boleh dibilang hanya menjadi aksesoris penyambut turis semata karena tak melebur pada perkembangan budaya di negerinya sendiri.
Sedangkan untuk menjawab tuntutan “masyarakat global” di negeri sendiri pentas kesenian begitu ramai dengan pelbagai aktivitas pusat kebudayaan dari luar negeri. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita punya pusat kebudayaan di luar negeri?
Umar Kayam dalam makalah kebudayaan yang pernah disampaikannya dalam Festival Ramayana di Pandaan tahun 1971 pernah melontarkan sebuah ide menjembatani dua wajah kebudayaan Indonesia. Penulis Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini menyampaikan gagasan modernisasinya yang terpengaruh ide David Apter. Menurut Apter, untuk mencapai modernisasi yang ideal ada dua kondisi yang dibutuhkan.
Pertama, satu sistem sosial yang akan mampu secara berkala mengadakan inovasi tanpa harus berantakan di tengah jalan. Kedua, ada satu kerangka sosial yang dapat memberikan ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam teknologi. Umar Kayam sendiri kemudian menyimpulkan sistem sosial dalam kondisi pertama adalah sistem yang mampu mengembangkan unsur-unsur “lama” sehingga akan mungkin sekali peranan seni tradisi dalam keterlibatannya menciptakan infra-struktur guna menggalakkan pencapaian kondisi minimal yang ditawarkan. Sedangkan dalam kondisi kedua jika dapat dikembangkan lebih kreatif maka akan mungkin sekali seni tradisional masih bisa “ikut berbicara”.
Dalam teori yang dikemukakan Apter, dapat disimpulkan pergeseran masyarakat akan bisa berkembang lebih baik jika ada dialog yang memuaskan dengan unsur-unsur tradisional itu. Paling tidak rasa kegamangan yang terjadi akibat masing-masing terlampau yakin dengan ideologi yang dianut dan eksistensi yang dimilikinya dalam mengikuti perkembangan akhirnya dapat bertemu jika mengacu pada anggitan teoritis David Apter.
Missing Link dan Masalah Eksistensi
Heraclitus mengatakan bahwa manusia sesungguhnya sedang putus hubungan dengan sesuatu yang hakekatnya dekat dengan dirinya sehingga ia selalu terobsesi untuk menemukan kembali mata rantai yang hilang (missing link). William Barret mengemukakan ihwal missing link ini dalam Existensialism as A Symptom of Man Contempoary Crisis (“Spiritual Problem in Contemporay Literature”, Stanley Romain H. (ed) New York, Harper Torch Book. hlm. 139 sehingga ada usaha mempertanyakan arti dan tujuan hidup dalam kerangka menghadapi dua wajah kebudayaan yang sedang “asyik” berseberangan ini.
Missing link yang terjadi antara kebudayaan tradisi dan populer di sini jika merujuk pada William Barret umumnya terjadi antara dikotomi materialistik versus idealistik. Maka sulit ditolak di tengah krisis nilai yang melanda kehidupan, kita telah mengalami perubahan yang cenderung bertumpu pada kepentingan pragmatisme liberal. Homo economicus sebagai paham humanisme telah mempengaruhi pemegang kebijakan sistem bukan pada kompetensi.
Akibatnya segala sesuatu diukur secara ekonomis, begitu juga pada modernisasi sehingga produk-produk kebudayaan telah meninggalkan nilai-nilai luhurnya. Kalau kebudayaan tradisi “emoh” beranjak dari kekeliruannya, sedangkan kebudayaan populer serta merta juga meninggalkan sejarahnya sehingga masa lalu bukan dianggap sebagai cermin menyongsong masa depan.
Baiklah, sejarah telah mewariskan nilai-nilai adiluhung, akan tetapi kesalahan yang telah diperbuatnya misalnya cara-cara yang cenderung feodal dan sangat patronistik seperti ditinggalkan begitu saja sehingga dalam kebudayaan tradisi yang selalu diingatkan kepada anak cucu adalah kehebatannya, bukan pula kelemahannya.
Lewis W. Spitz seorang profesor sejarah dari Universitas Stanford dalam tulisannya Sejarawan dan Ia Yang Lanjut Usianya (God and Culture, D.A Carson/John D. Woodbridge (ed.), William B. Eerdmans Publishing Co. Diterbitkan versi Indonesianya menjadi Allah dan Kebudayaan oleh Penerbit Momentum, 2002) sudah mengingatkan bahwa seperti perkembangan semua umat manusia lainnya, sejarah pun memerlukan penglihatan ke depan seperti juga hikmat akan pandangan masa silam.
Baiklah, di antara kubu yang berseberangan itu masing-masing memiliki wujud eksistensinya. Sedangkan seorang eksistensialis menurut keyakinan Kierkegaard telah memiliki kebenaran mutlak dengan lompatan-lompatan yang dibuatnya.
Tapi, jika terus menerus melangsungkan atawa melanjutkan kehidupan adalah segalanya dalam ihwal eksistensi, guru besar filsafat New York, Profesor Sidney Hook berujar, telah ditentukan masa yang buruk bagi diri sendiri. Menurut Hook yang harus dihindari adalah kepercayaan pada kebenaran mutlak. Siapa yang mengira bahwa ia memiliki kebenaran mutlak akan melupakan batas-batas perspektif dalam rangka melihat atau menggambarkan sesuatu.
Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita masih asyik melupakan batas-batas perspektif itu? Jika ya, sampai kapankah kita melupakannya?*
Rawamangun, Januari ‘05
http://oase.kompas.com/
Sebagai salah satu wilayah negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia terlibat dalam proses mencari kesepakatan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang mereka punya. Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah warisan berbagai bentuk yang diterima sebagai identitasnya.
Susunan pemerintahan lokal misalnya tata cara keraton Yogyakarta dan Solo, bahasa, nilai-nilai kepercayaan, dan berbagai bentuk ekspresi seni budaya di berbagai tempat dipertahankan sebagai bagian dari warisan sejarah itu.
Proses perkembangan dan modernisasi dengan menunjukkan pergeseran masyarakat agraris-feodal menjadi masyarakat yang lebih bersifat perkotaan dalam beberapa kasus tertentu menunjukkan perkembangan berarti. Tataran nilai-nilai konvensional dalam kebudayaan tradisi pelan-pelan didobrak sehingga dalam perkara kesenian, hasil-hasil seni yang dihasilkan relatif lebih kontekstual agar terlihat gesit mengikuti perkembangan zaman.
Tapi di tengah-tengah perkembangan tersebut, kegamangan ternyata meliputi mereka. Antara kebudayaan tradisi dan populer ternyata “jalan di tempat” dengan ideologinya sendiri-sendiri. Kebudayaan tradisional berpegang teguh pada nilai leluhur sedangkan yang modern (kini banyak disebut generasi “X” dan generasi “MTV” yang sungguh-sungguh tercerabut dari tradisi) begitu asyik dengan “cita rasa global”nya sehingga segala perkakas kebudayaan masa lalu perlu dipangkas menjadi sesuatu yang terlihat sungguh-sungguh modern.
Contoh kecil misalnya sebuah karya novel yang dihasilkan dari masyarakat kosmopolit tentunya sulit mendapat pengakuan kritikus atas kreativitas yang dihasilkannya sehingga hanya novel-novel yang akrab dengan budaya lokallah yang diterima. Tapi begitu berhadapan dengan selera masyarakat yang bersifat diskriminatif, novel-novel pop relatif nyatanya lebih mudah mencapai penjualan best seller dibandingkan novel-novel yang dikenal kuat muatan lokalnya.
Mungkin dalam perkara karya sastra, cara pencapaian dalam kerangka eksperimental (avant-garde) masih bisa diterima kaum kriktikus sebagai cara lain berpijak dari ungkapan-ungkapan yang bersifat dalam tataran kerangka lama. Tapi ini pun juga pada kenyataan yang sulit lantaran bentuk-bentuk keprihatinan yang seharusnya tidak terjadi diterima sebagai noda, bukan sebagai contoh perkembangan yang tengah terjadi di masyarakat.
Baiklah, fakta bahwa masing-masing mereka hanya “jalan di tempat” tak dapat disangkal. Fakta “jalan di tempat” membuat dua wajah kebudayaan kita ini, tradisi dan populer kemudian memiliki potensi yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Tapi betapa ajaibnya tatkala mereka sama-sama menghadapi realitas ternyata persoalan marginalitas juga yang menyelimutinya.
Masing-masing tiba-tiba menjadi teralienasi dengan kehidupan sosialnya. Yang lahir dari akar tradisi gagap tatkala berupaya meleburkan diri dengan modernitas. Anggapan-anggapan sinis seperti primitif, terlalu mengawang-awang (tidak kontekstual), tidak modern, dan kuno muncul sehingga ia ditinggalkan masyarakat modern.
Sedangkan yang lahir dari ketercerabutan akar budaya tradisi begitu sulit mencapai pengakuan kreatif dari kaum budayawan lantaran hasil seni yang dicapainya hanya bertumpu pada konteks kekinian dan kontekstual semata yang sama sekali jauh dari semacam nilai-nilai permenungan apalagi sejarah.
Hasil seni yang dihasilkan sebagai “kebudayaan pop” dengan kesan yang diberikan dari kata “populer” atau dengan kata lain menyangkut “massa” yang banyak kemudian dicaci sebagai “racun” dengan alasan “tidak membumi” karena telah meninggalkan tradisi.
Baiklah, alasan “tidak membumi” dapat diterima sebagai salah satu batasan mutlak. Tapi apakah kemudian para pelaku kebudayaan kontemporer yang notabene sedang mencapai pemikiran penggabungan antara nilai-nilai tradisi dan modern mudah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah modernitas?
Dalam tulisan saya berjudul Nasionalisme? di majalah GONG, edisi 64/VI/2004 terbukti masih sulit dicapainya pengakuan itu. Keberhasilan grup musik Discus menembus label rekaman Italia, Mellow Records misalnya hanya diakui segelintir orang sehingga posisinya menjadi marginal walau sudah mengharumkan nama bangsa. Perjuangan sastrawan Pramoedya Ananta Toer agar masuk nominasi hadiah Nobel pun malah digerakkan Profesor Koh Yung Hun, seorang berkebangsaan Korea yang juga menggerakkan pusat budaya Indonesia di Korea.
Baiklah, kondisi ini membuat kita lebih mandiri sehingga tak perlu mengemis kepada pemerintah. Tapi, bukankah hal naif setelah berpeluh keringat, para pegiat kebudayaan tetap saja dalam posisi marginal? Atau memang persoalan kebudayaan belum dianggap penting?
Jurang pemisah dalam dua wajah kebudayaan kita ini menjadi sangat terbentang lebar. Yang tradisi mencela sebagai dampak buruk globalisasi, sedangkan yang berwajah modern mencelanya sebagai “potret-potret tulang berserakan” sehingga ia harus ditinggalkan dengan alasan “tidak keren”.
Ya, setiap seniman telah berusaha agar karyanya dapat muncul ke permukaan. Karya seni apapun bentuknya harus muncul masing-masing ke permukaan dalam kehidupan dunia modern, era informasi, dan globalisasi sekarang ini. Tapi setiap hasil karya seni tiba-tiba mempunyai jarak yang jauh dengan masyarakat penikmatnya walau untuk menyiasati tantangan dunia modern, masing-masing telah berupaya sekuat tenaga membungkus dirinya ke dalam formula bernama kitsch hingga menjadi satu kesenian yang dapat dikemas sebagai komoditi dagang.
Baiklah, untuk mencapai keuntungan komersial, barisan hasil seni yang lahir sebagai respon terhadap permintaan masyarakat perkotaan dapat mencapai perhitungan untung secara komersial dibandingkan barisan hasil seni yang lahir dari tradisi. Baiklah, untuk menyikapi modernisasi, pelbagai upaya agar dapat melebur kepada hitungan massal harus ditempuh.
Tapi, apalah artinya ketika dihadapkan kepada masyarakat yang rata-rata cenderung bersikap sangat diskriminatif, karena tahu apa yang mereka inginkan, dan tahu apa yang mereka mau, sehingga kegamanganlah yang kemudian melanda para pelaku kebudayaan.
Pertanyaan mengusik, benarkah ada yang salah dalam cara-cara penyampaian komunikasi dan sosialisasi sebuah modernisasi? Bukankah masing-masing memiliki ideologinya sendiri-sendiri agar diterima masyarakat? Bukankah jika meminjam istilah Mohammad Diponegoro dalam dunia sastra Indonesia “tiap cerita punya sahibul hikayat, ia yang menentukan sudut pandangan, dari mana cerita itu harus dilihat” sehingga masing-masing memiliki masyarakat pendukungnya sendiri-sendiri? Jika benar masing-masing telah memiliki ideologi dan masyarakatnya sendiri-sendiri mengapa masalah untuk menjadi marginal yang selalu menjadi hambatan?
Pola Sikap yang Keruh
Kebudayaan dalam dua wajah tadi telah disinggung dalam usaha meleburkan diri dalam perkembangan hasil karya seni. Bagaimana dengan pola sikap yang sedang berkembang? Hal inilah yang justru terlihat di masa sekarang malah semakin menunjukkan kekeruhan. Di zaman modern yang senantiasa tengah bergerak ini akan lebih mudah didapatkan potret-potret masyarakat sosial yang secara finansial sangat mampu mengapresiasi karya seni, tapi nyatanya mereka sendiri bahkan buta terhadap kesenian.
Kesenian dan profesinya dianggap kurang berarti dibandingkan pencapaian ekonomis. Sekedar contoh dalam kebijakan editorial media massa, rubrik kesenian, dan budaya cenderung terpinggirkan. Mungkin untuk mencapai kesepakatan kompromi, ada yang lalu menggabungkannya menjadi “seni & hiburan”. Tapi bagi ukuran media massa yang belum mapan secara ekonomis rubrik seni rata-rata dihilangkan jika semula memang ada sehingga hanya media massa tertentu yang relatif mapan mau menyediakannya.
Rubrik kesenian akhirnya terhimpit pada iklan, gosip selebritis, dan berita seks serta politik. Ia dianggap tidak efisien lantaran bobotnya hanya dibaca dan diterima oleh kalangan tertentu saja. Contoh lain lagi lebih banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang orientasinya adalah bisnis. Bahkan, kegiatan pembisnisan lembaga pendidikan ini semakin parah dengan aspek komersialnya.
Komersialisasi sebetulnya membuat kita tak percaya akan fungsi utama pendidikan sebagai medium antara masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. Komersialisasi pendidikan yang seolah menunjukkan kemajuan seperti dalam Orang Miskin Dilarang Sekolah (Eko Prasetyo, Insist Press, 2004) sesungguhnya malah kemudian berujung pada kompleksitas sosial dengan makin meningkatnya jumlah pengangguran. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan seni yang ada cenderung minim peminat karena ia tak mampu menunjukkan perkembangan yang membuat masyarakat kemudian percaya dalam kerangka ekonomis.
Baiklah, ada sejumlah pemilik modal yang “melek seni” atau para pelaku kesenian mencoba membuat media seni sendiri dengan cita-cita luhur “atas nama kebudayaan”. Tapi itupun juga lungkrah tatkala penerbitan berkala seperti jurnal, majalah, dan buku-buku setiap terbitnya hanya menumpuk di gudang.
Baiklah, ada juga media massa yang relatif mapan menambah porsi rubrik keseniannya. Tapi konsekuensinya ia menjadi begitu “gemuk” lantaran begitu banyak misi yang ingin disampaikan. Beruntunglah dengan modal yang dimiliki ia mampu menerbitkannya dengan format lain misalnya menerbitkan buku bunga rampai antologi cerpen, puisi, atau esai terbaik versinya. Bagaimana kalau tidak, sedangkan penerbitan buku-buku semacam itu toh ternyata juga kurang laku?
Penghargaan kesenian juga umumnya masih rendah sehingga para pelaku kesenian mau tak mau terpaksa harus “bersembunyi” ke dalam profesi lain sebagai alasan untuk bertahan hidup. Baiklah, mereka dapat bertahan, bisa survive dengan kemampuannya berkompromi dengan selera massa. Tapi apa jadinya tatkala ia selalu terjebak dalam keraguan untuk mengadakan eksperimen karena antara seniman, kritikus, penerbit, dan masyarakat masih jalan di tempat seraya masing-masing mencari pembenaran atas “idiologi” yang dianutnya?
Contoh paling gawat dari pola sikap masyarakat yang makin berkembang akibat tercerabutnya akar tradisi adalah pemakaian bahasa asing supaya terlihat “keren” dan bergengsi. Wilson Nadeak dalam Judul Asing, Daya Pikat? (Kompas, 7 November 2004) meresahkan pemberian judul dengan bahasa Inggris dalam penerbitan kita akhir-akhir ini. Ia resah karena tak jelas apakah dengan pemberian judul tersebut (dengan huruf bahasa Indonesia yang dikecilkan) bagian pracetak tak sulit menangani desain dari penerbit aslinya sehingga lebih komunikatif untuk menjangkau pembeli menengah ke atas atau memang pasar ASEAN sudah mulai merambah negeri ini?
Modernisasi sebagai Gagasan
Setelah 350 tahun dijajah, banyak yang belum menyadari kebudayaan sebagai aset nasional dalam wacana besar dapat membangkitkan nasionalisme. Wujud kebudayaan tradisi yang ada memang diperhatikan pemerintah. Akan tetapi hasilnya masih dalam tahap pelestarian yang boleh dibilang tersempitkan pada kesenian daerah saja. Sosoknya pun boleh dibilang hanya menjadi aksesoris penyambut turis semata karena tak melebur pada perkembangan budaya di negerinya sendiri.
Sedangkan untuk menjawab tuntutan “masyarakat global” di negeri sendiri pentas kesenian begitu ramai dengan pelbagai aktivitas pusat kebudayaan dari luar negeri. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita punya pusat kebudayaan di luar negeri?
Umar Kayam dalam makalah kebudayaan yang pernah disampaikannya dalam Festival Ramayana di Pandaan tahun 1971 pernah melontarkan sebuah ide menjembatani dua wajah kebudayaan Indonesia. Penulis Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini menyampaikan gagasan modernisasinya yang terpengaruh ide David Apter. Menurut Apter, untuk mencapai modernisasi yang ideal ada dua kondisi yang dibutuhkan.
Pertama, satu sistem sosial yang akan mampu secara berkala mengadakan inovasi tanpa harus berantakan di tengah jalan. Kedua, ada satu kerangka sosial yang dapat memberikan ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam teknologi. Umar Kayam sendiri kemudian menyimpulkan sistem sosial dalam kondisi pertama adalah sistem yang mampu mengembangkan unsur-unsur “lama” sehingga akan mungkin sekali peranan seni tradisi dalam keterlibatannya menciptakan infra-struktur guna menggalakkan pencapaian kondisi minimal yang ditawarkan. Sedangkan dalam kondisi kedua jika dapat dikembangkan lebih kreatif maka akan mungkin sekali seni tradisional masih bisa “ikut berbicara”.
Dalam teori yang dikemukakan Apter, dapat disimpulkan pergeseran masyarakat akan bisa berkembang lebih baik jika ada dialog yang memuaskan dengan unsur-unsur tradisional itu. Paling tidak rasa kegamangan yang terjadi akibat masing-masing terlampau yakin dengan ideologi yang dianut dan eksistensi yang dimilikinya dalam mengikuti perkembangan akhirnya dapat bertemu jika mengacu pada anggitan teoritis David Apter.
Missing Link dan Masalah Eksistensi
Heraclitus mengatakan bahwa manusia sesungguhnya sedang putus hubungan dengan sesuatu yang hakekatnya dekat dengan dirinya sehingga ia selalu terobsesi untuk menemukan kembali mata rantai yang hilang (missing link). William Barret mengemukakan ihwal missing link ini dalam Existensialism as A Symptom of Man Contempoary Crisis (“Spiritual Problem in Contemporay Literature”, Stanley Romain H. (ed) New York, Harper Torch Book. hlm. 139 sehingga ada usaha mempertanyakan arti dan tujuan hidup dalam kerangka menghadapi dua wajah kebudayaan yang sedang “asyik” berseberangan ini.
Missing link yang terjadi antara kebudayaan tradisi dan populer di sini jika merujuk pada William Barret umumnya terjadi antara dikotomi materialistik versus idealistik. Maka sulit ditolak di tengah krisis nilai yang melanda kehidupan, kita telah mengalami perubahan yang cenderung bertumpu pada kepentingan pragmatisme liberal. Homo economicus sebagai paham humanisme telah mempengaruhi pemegang kebijakan sistem bukan pada kompetensi.
Akibatnya segala sesuatu diukur secara ekonomis, begitu juga pada modernisasi sehingga produk-produk kebudayaan telah meninggalkan nilai-nilai luhurnya. Kalau kebudayaan tradisi “emoh” beranjak dari kekeliruannya, sedangkan kebudayaan populer serta merta juga meninggalkan sejarahnya sehingga masa lalu bukan dianggap sebagai cermin menyongsong masa depan.
Baiklah, sejarah telah mewariskan nilai-nilai adiluhung, akan tetapi kesalahan yang telah diperbuatnya misalnya cara-cara yang cenderung feodal dan sangat patronistik seperti ditinggalkan begitu saja sehingga dalam kebudayaan tradisi yang selalu diingatkan kepada anak cucu adalah kehebatannya, bukan pula kelemahannya.
Lewis W. Spitz seorang profesor sejarah dari Universitas Stanford dalam tulisannya Sejarawan dan Ia Yang Lanjut Usianya (God and Culture, D.A Carson/John D. Woodbridge (ed.), William B. Eerdmans Publishing Co. Diterbitkan versi Indonesianya menjadi Allah dan Kebudayaan oleh Penerbit Momentum, 2002) sudah mengingatkan bahwa seperti perkembangan semua umat manusia lainnya, sejarah pun memerlukan penglihatan ke depan seperti juga hikmat akan pandangan masa silam.
Baiklah, di antara kubu yang berseberangan itu masing-masing memiliki wujud eksistensinya. Sedangkan seorang eksistensialis menurut keyakinan Kierkegaard telah memiliki kebenaran mutlak dengan lompatan-lompatan yang dibuatnya.
Tapi, jika terus menerus melangsungkan atawa melanjutkan kehidupan adalah segalanya dalam ihwal eksistensi, guru besar filsafat New York, Profesor Sidney Hook berujar, telah ditentukan masa yang buruk bagi diri sendiri. Menurut Hook yang harus dihindari adalah kepercayaan pada kebenaran mutlak. Siapa yang mengira bahwa ia memiliki kebenaran mutlak akan melupakan batas-batas perspektif dalam rangka melihat atau menggambarkan sesuatu.
Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita masih asyik melupakan batas-batas perspektif itu? Jika ya, sampai kapankah kita melupakannya?*
Rawamangun, Januari ‘05
Langganan:
Postingan (Atom)