Tampilkan postingan dengan label Aprinus Salam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aprinus Salam. Tampilkan semua postingan
Selasa, 29 Desember 2020
Jumat, 25 November 2011
Sastra yang Mencerdaskan
Aprinus Salam *
Seputar Indonesia, 13 Juli 2008
BEBERAPA tahun lalu Taufiq Ismail pernah mengeluhkan rendahnya minat baca para pelajar terhadap karya sastra. Bahkan, beliau mensinyalir, minat baca pelajar Jakarta terhadap karya sastra nyaris nol.
Temuan Taufiq Ismail itu seperti melaporkan rendahnya peradaban nasional yang melanda bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, kemudian beliau menggalakan sastra masuk sekolah. Walaupun masih prematur, barangkali program penggalakan yang dikerjakan Taufiq Ismail dan kawan-kawan itu sudah perlu ditinjau kembali seberapa jauh hasil dan pengaruhnya.
Saya mendukung sepenuhnya program itu sejauh dimaksudkan bahwa para pelajar perlu dan penting membaca karya-karya sastra yang memberi pengetahuan dan cerita berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan budaya teknologi di Indonesia.
Karya sastra yang mencerdaskan adalah karya yang memberi informasi, mengayakan pengalaman, memberikan pemahaman-pemahaman baru, memperbaiki kesadaran yang tidak benar (kesadaran palsu), dan secara keseluruhan mampu mengeksplorasi persoalan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, karya sastra yang mencerdaskan adalah karya yang mampu memberikan pemahaman dan pencerahan terkait hal-hal yang dihadapi bangsa dan negara ini.
Karya sastra itu harus jeli mengangkat persoalan masyarakat seperti masalah kriminalitas,kekerasan,atau lemahnya kesadaran hukum. Pada awal sastra modern Indonesia, seperti terlihat dalam beberapa novel yang dinilai sebagai kanon, misalnya Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Azab dan Sengsara,Layar Terkembang, hingga Belenggu, karya-karya sastra itu dengan jeli mengungkap persoalan sosial,politik,dan budaya masyarakat.
Pembaca akhirnya sadar bahwa terdapat sejumlah masalah yang perlu dipikirkan bersama. Di sini, tidak seluruh karya sastra dibicarakan. Saya ingin meloncat pada generasi sastra (khususnya novel) pada 1980-an hingga 1990-an.
Pada periode ini terdapat sejumlah karya sastra yang memang sangat layak dibaca masyarakat Indonesia,misalnya novel-novel tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, trilogi Dukuh Paruk,dan Bekisar Merahkarya Ahmad Tohari,Cantingkarya Arswendo Atmowiloto, Para Priyayi karya Umar Kayam,Burung-Burung Manyar karya Manungwijaya, Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG, dan lain-lain.
Novel-novel tersebut secara tidak langsung dan simbolis mencoba mengeksplorasi masalah-masalah kekuasaan dan politik yang keruh,mandulnya kreativitas budaya, prosesproses perubahan sosial,sebab-sebab kemiskinan,korupsi,jual beli hukum, dan sejumlah persoalan lain yang dihadapi masyarakat.
Beberapa novel mutakhir yang sangat layak dan perlu dibaca karena akan memberikan pencerdasan, antara lain Proyek karya Ahmad Tohari, Saman dan Larung karya Ayu Utami, Jalan Menikung karya Umar Kayam, Ketika Lampu Berwarna Merah karya Hamsad Rangkuti, Ular Keempat karya Gus TF Sakai,Mantra Penjinak Ular, serta Wasripin dan Satinahkarya Kuntowijoyo, atau Kitab Omong Kosong karya Seno Gemira Ajidarma dan beberapa novel lain.
Dengan membaca karya sastra di atas, pembaca akan mendapatkan pengalaman yang lebih substansial berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa dan masyarakat Indonesia. Saat ini,karena kemajuan teknologi, karya sastra dapat diterbitkan dengan cepat dan banyak. Kira-kira 10 tahun terakhir ini, karya sastra, baik novel, puisi, maupun kumpulan cerpen, terbit dalam ratusan dan mungkin mendekati ribuan judul.Masalahnya, tidak semua karya sastra dapat dimasukkan ke kategori mencerdaskan.
Banyak karya sastra mutakhir diterbitkan karena mengikuti tren pasar. Para penerbit berlomba-lomba menerbitkan novel atau cerita ringanringan karena semata-mata ingin mengeruk keuntungan. Setahun yang lampau,seorang mahasiswi meminta bantuan saya untuk menerbitkan novelnya. Novel itu secara serius mempersoalkan kegelisahan seorang wanita yang berusaha mencari identitas,berusaha mengatasi persoalan ekonomi hidupnya karena orangtuanya miskin, dan digarap dengan teknik narasi yang kaya dan sangat informatif.
Beberapa penerbit saya hubungi dan beberapa hari kemudian penerbit tersebut memberi informasi bahwa novel terebut tidak bisa diterbitkan dengan alasan terlalu serius, membuat pembaca mengerutkan kening. Menurut perkiraan penerbit tersebut, novel itu tidak akan laku dan penerbit tidak berani mengambil risiko rugi. Tulisan ini memang mempersoalkan novel.
Namun,fenomena seni sastra sebetulnya melingkupi pengertian yang luas jika hal tersebut dimaksudkan sebagai cerita. Di dalamnya termasuk film dan sinetron. Jika kita memasuki persoalan ini, masalahnya menjadi lebih runyam. Karya sinetron kita,misalnya,jauh lebih menyedihkan karena tidak mampu menggarap masalah pendidikan, masalah politik, hukum, dan masalah peranan teknologi.
Sinetron kita hanya menggarap dunia samarsamar yang kita sama-sama tidak tahu.Jadi,tidak bisa dipersoalkan selain hanya berefek sensasional,yakni dunia klenik,mistik,hantu,tuyul,dan sebagainya. Alasan para pekerja sinetron lagilagi karena alasan pasar (dan ini sangat membodohi masyarakat). Karena mereka menganggap cerita itulah yang disenangi dan terbukti sinetron itu memiliki rating tinggi.
Yang pasti, setelah menonton sinetron,penonton nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi, jika hal itu dimaksudkan sebagai pengetahuan atau terbentuknya kesadaran baru dalam memahami persoalan bangsa Indonesia. Seperti halnya karya sastra yang tidak memberikan pengetahuan apaapa, untuk seni sastra sinetron pun saya ingin mengatakan bahwa jika perlu, (sinetron) tidak usah ditonton saja.
Masyarakat Indonesia jangan mau terus-menerus dianggap berselera rendah dan dianggap bodoh. Kita harus memilih karya seni sastra yang mencerdaskan,yang memberi pengetahuan, inspirasi,pemahaman,dan informasi tentang realitas bangsa Indonesia.
*) Aprinus Salam, Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/07/sastra-yang-mencerdaskan.html
Seputar Indonesia, 13 Juli 2008
BEBERAPA tahun lalu Taufiq Ismail pernah mengeluhkan rendahnya minat baca para pelajar terhadap karya sastra. Bahkan, beliau mensinyalir, minat baca pelajar Jakarta terhadap karya sastra nyaris nol.
Temuan Taufiq Ismail itu seperti melaporkan rendahnya peradaban nasional yang melanda bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, kemudian beliau menggalakan sastra masuk sekolah. Walaupun masih prematur, barangkali program penggalakan yang dikerjakan Taufiq Ismail dan kawan-kawan itu sudah perlu ditinjau kembali seberapa jauh hasil dan pengaruhnya.
Saya mendukung sepenuhnya program itu sejauh dimaksudkan bahwa para pelajar perlu dan penting membaca karya-karya sastra yang memberi pengetahuan dan cerita berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan budaya teknologi di Indonesia.
Karya sastra yang mencerdaskan adalah karya yang memberi informasi, mengayakan pengalaman, memberikan pemahaman-pemahaman baru, memperbaiki kesadaran yang tidak benar (kesadaran palsu), dan secara keseluruhan mampu mengeksplorasi persoalan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, karya sastra yang mencerdaskan adalah karya yang mampu memberikan pemahaman dan pencerahan terkait hal-hal yang dihadapi bangsa dan negara ini.
Karya sastra itu harus jeli mengangkat persoalan masyarakat seperti masalah kriminalitas,kekerasan,atau lemahnya kesadaran hukum. Pada awal sastra modern Indonesia, seperti terlihat dalam beberapa novel yang dinilai sebagai kanon, misalnya Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Azab dan Sengsara,Layar Terkembang, hingga Belenggu, karya-karya sastra itu dengan jeli mengungkap persoalan sosial,politik,dan budaya masyarakat.
Pembaca akhirnya sadar bahwa terdapat sejumlah masalah yang perlu dipikirkan bersama. Di sini, tidak seluruh karya sastra dibicarakan. Saya ingin meloncat pada generasi sastra (khususnya novel) pada 1980-an hingga 1990-an.
Pada periode ini terdapat sejumlah karya sastra yang memang sangat layak dibaca masyarakat Indonesia,misalnya novel-novel tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, trilogi Dukuh Paruk,dan Bekisar Merahkarya Ahmad Tohari,Cantingkarya Arswendo Atmowiloto, Para Priyayi karya Umar Kayam,Burung-Burung Manyar karya Manungwijaya, Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG, dan lain-lain.
Novel-novel tersebut secara tidak langsung dan simbolis mencoba mengeksplorasi masalah-masalah kekuasaan dan politik yang keruh,mandulnya kreativitas budaya, prosesproses perubahan sosial,sebab-sebab kemiskinan,korupsi,jual beli hukum, dan sejumlah persoalan lain yang dihadapi masyarakat.
Beberapa novel mutakhir yang sangat layak dan perlu dibaca karena akan memberikan pencerdasan, antara lain Proyek karya Ahmad Tohari, Saman dan Larung karya Ayu Utami, Jalan Menikung karya Umar Kayam, Ketika Lampu Berwarna Merah karya Hamsad Rangkuti, Ular Keempat karya Gus TF Sakai,Mantra Penjinak Ular, serta Wasripin dan Satinahkarya Kuntowijoyo, atau Kitab Omong Kosong karya Seno Gemira Ajidarma dan beberapa novel lain.
Dengan membaca karya sastra di atas, pembaca akan mendapatkan pengalaman yang lebih substansial berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa dan masyarakat Indonesia. Saat ini,karena kemajuan teknologi, karya sastra dapat diterbitkan dengan cepat dan banyak. Kira-kira 10 tahun terakhir ini, karya sastra, baik novel, puisi, maupun kumpulan cerpen, terbit dalam ratusan dan mungkin mendekati ribuan judul.Masalahnya, tidak semua karya sastra dapat dimasukkan ke kategori mencerdaskan.
Banyak karya sastra mutakhir diterbitkan karena mengikuti tren pasar. Para penerbit berlomba-lomba menerbitkan novel atau cerita ringanringan karena semata-mata ingin mengeruk keuntungan. Setahun yang lampau,seorang mahasiswi meminta bantuan saya untuk menerbitkan novelnya. Novel itu secara serius mempersoalkan kegelisahan seorang wanita yang berusaha mencari identitas,berusaha mengatasi persoalan ekonomi hidupnya karena orangtuanya miskin, dan digarap dengan teknik narasi yang kaya dan sangat informatif.
Beberapa penerbit saya hubungi dan beberapa hari kemudian penerbit tersebut memberi informasi bahwa novel terebut tidak bisa diterbitkan dengan alasan terlalu serius, membuat pembaca mengerutkan kening. Menurut perkiraan penerbit tersebut, novel itu tidak akan laku dan penerbit tidak berani mengambil risiko rugi. Tulisan ini memang mempersoalkan novel.
Namun,fenomena seni sastra sebetulnya melingkupi pengertian yang luas jika hal tersebut dimaksudkan sebagai cerita. Di dalamnya termasuk film dan sinetron. Jika kita memasuki persoalan ini, masalahnya menjadi lebih runyam. Karya sinetron kita,misalnya,jauh lebih menyedihkan karena tidak mampu menggarap masalah pendidikan, masalah politik, hukum, dan masalah peranan teknologi.
Sinetron kita hanya menggarap dunia samarsamar yang kita sama-sama tidak tahu.Jadi,tidak bisa dipersoalkan selain hanya berefek sensasional,yakni dunia klenik,mistik,hantu,tuyul,dan sebagainya. Alasan para pekerja sinetron lagilagi karena alasan pasar (dan ini sangat membodohi masyarakat). Karena mereka menganggap cerita itulah yang disenangi dan terbukti sinetron itu memiliki rating tinggi.
Yang pasti, setelah menonton sinetron,penonton nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi, jika hal itu dimaksudkan sebagai pengetahuan atau terbentuknya kesadaran baru dalam memahami persoalan bangsa Indonesia. Seperti halnya karya sastra yang tidak memberikan pengetahuan apaapa, untuk seni sastra sinetron pun saya ingin mengatakan bahwa jika perlu, (sinetron) tidak usah ditonton saja.
Masyarakat Indonesia jangan mau terus-menerus dianggap berselera rendah dan dianggap bodoh. Kita harus memilih karya seni sastra yang mencerdaskan,yang memberi pengetahuan, inspirasi,pemahaman,dan informasi tentang realitas bangsa Indonesia.
*) Aprinus Salam, Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/07/sastra-yang-mencerdaskan.html
Minggu, 16 November 2008
Sastra dan Penafsiran Ideologis
Aprinus Salam
http://www.jawapos.com/
Salah satu fenomena umum kajian-kajian sastra adalah bahwa sastra dianalisis/dikaji dalam perspektif teori tertentu, tetapi ''tidak dibingkai'' oleh ideologi para pengkaji. Kasarnya, walaupun tidak cukup tepat, para pengkaji sastra secara umum tidak mengedepankan ideologi jika meneliti karya sastra. Kenapa hal itu terjadi, dan mengapa kajian kesusastraan perlu dibingkai oleh ideologi?
Dalam rentang waktu yang lama, kajian-kajian keilmuan, baik sosial ataupun humaniora, ''terbelenggu'' oleh objektivitas dan netralitas keilmuan. Sesuatu dianggap ilmiah jika kajian tersebut mampu menjauhkan subjektivitas dari ''ideologi pengkaji'', atau bersikap netral terhadap berbagai kepentingan. Sebuah kajian selayaknya ''demi'' keilmuan itu sendiri, tidak karena ideologi atau kepentingan tertentu. Ilmu tidak boleh dimanipulasi oleh keperluan-keperluan pragmatis, apalagi karena tujuan-tujuan politik dan ekonomi.
Kajian sastra juga tidak sepenuhnya bebas dari belenggu objektivitas dan netralitas keilmuan tersebut. Seperti diketahui, sejumlah teori sastra lahir dalam semangat filsafat positivisme, filosofi yang mendukung objektivitas dan netralitas keilmuan. Misalnya, teori struktural. Teori struktural dalam kadar tertentu memang tidak berpretensi untuk membuka peluang subjektif pengkaji dalam menganalisis karya sastra. Akibatnya, kajian sastra menjadi sesuatu yang tidak kontekstual, tidak menyejarah, dan nyaris tidak berhubungan dengan persoalan masyarakat tempat karya sastra tersebut hadir dan dibicarakan. Waktu itu para pengkaji tidak memiliki pilihan teori yang beragam dalam mempelajari kesusastraan. Implikasinya, karya sastra dan kajiannya diabaikan dan secara relatif tidak berguna bagi masyarakat.
Tidak berguna dalam konteks, ketika Indonesia menghadapi masalah ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, kriminalitas, indeks kemampuan SDM yang demikian rendah, sementara kajian sastra hampir tidak berorientasi untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi atau ikut menjelaskan persoalan tersebut. Bahkan, masih terdapat sejumlah kajian yang mengurusi gaya bahasa, alur cerita, tanpa peduli apa yang terjadi di lingkungan sosialnya.
Dalam hal ini, kajian itu ingin saya katakan sebagai sesuatu yang tidak bersifat ideologis, bahkan tidak cukup bermoral. Amin Rais dalam bukunya Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia (2008) mengatakan bahwa netralitas keilmuan dan peneliti dengan membiarkan berbagai ketidakberesan di lingkungannya adalah sama dengan tindakan kriminal itu sendiri. Dalam posisi inilah seharusnya para pengkaji sastra perlu membingkai kajiannya dalam istilah yang sekarang populer: Selamatkan Indonesia!
***
Teori-teori sastra terus berkembang. Saat ini, persoalan objektivitas dan netralitas keilmuan mulai dipertanyakan, bahkan sudah tidak dipercaya. Tidak ada ilmu yang lahir bebas dari konteks ataupun subjektivitas, bahkan ideologi. Salah satu yang signifikan yang membongkar objektivitas dan netralitas itu adalah teori postrukturalisme dan posmodernisme. Paradigma yang dikembangkan dengan mengakui subjektivitas, ideologi, tujuan, relevansi, dan kepentingan kajian.
Masalahnya, ilmu-ilmu dan teori sastra sepenuhnya berkembang di Barat, dan diadopsi secara telanjang dan apa adanya oleh pengkaji Indonesia. Padahal, lahirnya sebuah teori, berangkat dari satu tujuan dan kepentingan tertentu yang kontekstual dengan tempat teori tersebut dilahirkan. Artinya, belum tentu teori-teori itu relevan jika dipraktikkan di Indonesia.
Hal itu memang masalah lama dan klasik. Akan tetapi, bukan berarti tidak layak dibicarakan ulang jika masih terjadi hingga kini. Dalam hal ini bukan teori tersebut tidak layak diadopsi, tetapi perlu ada penyesuaian-penyesuaian sehingga praktik penggunaan teori tersebut menjadi relevan dan bermanfaat. Hal itu bukan berarti sejalan dengan filsafat pragmatisme, tetapi memang terdapat kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu di Indonesia yang secara sinergis harus diatasi bersama.
Berikut akan diberikan beberapa kasus kajian berdasarkan teori dan metode tertentu, yakni teori semiotik, feminisme, dan poskolonial. Kasus yang dibicarakan bagaimana memosisikan konsep-konsep tersebut sebagai teori analisis atau sebagai metode. Persoalan pemosisian ini berkaitan dengan seberapa signifikan ideologi peneliti ''dapat'' ikut campur dalam membingkai kajian.
Misalnya, semiotik. Ada kerancuan dalam memahami apakah semiotik itu teori atau metode. Menurut hemat saya, semiotik adalah teori metode, yakni satu cara kerja dalam memahami, sekaligus pengakuan, bahwa setiap teks merupakan tanda, dan setiap tanda memberikan tanda berikutnya. Hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat arbitrer. Hal yang perlu dipahami adalah tidak ada ideologi dalam konsep dan metode tersebut. Dalam posisi inilah pengkaji dapat membingkai hubungan-hubungan semiotis yang arbitrer secara ideologis, sesuai dengan kepentingan dan tujuan pengkaji, dan kontekstual dengan masalah yang dihadapi masyarakat.
Contoh lain, feminisme. Feminisme adalah salah satu teori yang berkembang dalam kajian sastra sebagai upaya ''membongkar'' ketimpangan relasi (kuasa) gender dalam karya sastra. Sebagai teori, feminisme sekaligus sebuah teori yang memiliki ideologi. Masalahnya, kadang-kadang pengkaji sastra tidak menempatkan ideologi feminisme yang berkembang di Barat dalam memahami masalah gender di Indonesia secara kontekstual. Pengkaji tidak membingkai teori feminisme yang ideologis tersebut secara ideologis. Akibatnya, kajiannya sering tidak membumi, lemah relevansinya, berhadapan dengan persoalan relasi posisi sosial dan kultural perempuan dan politik gender di Indonesia.
Sebagai contoh, kajian poskolonial yang akhir-akhir ini juga cukup banyak dipraktikkan di Indonesia. Dalam konsepnya, teori ini hampir sama dengan feminisme, dalam pengertian bahwa teori ini sekaligus memiliki ideologi tertentu. Secara khas kajian ini mempersoalkan persoalan-persoalan praktik berbahasa dan problem identitas di negara-negara bekas jajahan (negara-negara koloni).
Di Indonesia, misalnya, bagaimana problem praktik berbahasa negara penjajah, di negara bekas jajahan, berhadapan dan dipraktikkan dengan bahasa nasional, bahkan bahasa-bahasa lokal. Bagaimana pula persoalan identitas, dalam kaitannya dengan nasionalitas, dalam era modernisasi global dan kapitalisme dalam masyarakat Indonesia setelah tidak dijajah. Bagaimana masalah pertarungan pemaknaan yang berkembang.
Masalahnya, apakah masalah bahasa dan identitas memang demikian gawat di Indonesia? Misalnya, karena persoalan bahasa dan identitas bisa menyebabkan munculnya konflik dan kekerasan. Atau sebaliknya, terjadinya krisis dan degradasi nasionalitas dalam diri bangsa Indonesia. Kalau demikian halnya, maka teori poskolonial menjadi sangat relevan untuk diadopsi, tetapi selayaknya dalam bingkai ideologi yang kontekstual dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Kajian poskolonial selayaknya membantu dalam memahami, memberi pengertian, dan sekaligus ''mencarikan solusi'' terhadap problem yang secara faktual dihadapi oleh masyarakat.
Dalam persoalan tersebut bingkai ideologi pengkaji perlu terlibat dalam mengarahkan dan mencari persoalan (masalah) yang berkembang dalam sastra berkorelasi langsung dengan masalah di tingkat kenyataan. Dalam bingkai itu, pengkaji perlu memberikan pemahaman dan pemikiran bagaimana sastra merepresentasikan persoalan yang menjadi masalah bersama. (*)
*) Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Jogjakarta
http://www.jawapos.com/
Salah satu fenomena umum kajian-kajian sastra adalah bahwa sastra dianalisis/dikaji dalam perspektif teori tertentu, tetapi ''tidak dibingkai'' oleh ideologi para pengkaji. Kasarnya, walaupun tidak cukup tepat, para pengkaji sastra secara umum tidak mengedepankan ideologi jika meneliti karya sastra. Kenapa hal itu terjadi, dan mengapa kajian kesusastraan perlu dibingkai oleh ideologi?
Dalam rentang waktu yang lama, kajian-kajian keilmuan, baik sosial ataupun humaniora, ''terbelenggu'' oleh objektivitas dan netralitas keilmuan. Sesuatu dianggap ilmiah jika kajian tersebut mampu menjauhkan subjektivitas dari ''ideologi pengkaji'', atau bersikap netral terhadap berbagai kepentingan. Sebuah kajian selayaknya ''demi'' keilmuan itu sendiri, tidak karena ideologi atau kepentingan tertentu. Ilmu tidak boleh dimanipulasi oleh keperluan-keperluan pragmatis, apalagi karena tujuan-tujuan politik dan ekonomi.
Kajian sastra juga tidak sepenuhnya bebas dari belenggu objektivitas dan netralitas keilmuan tersebut. Seperti diketahui, sejumlah teori sastra lahir dalam semangat filsafat positivisme, filosofi yang mendukung objektivitas dan netralitas keilmuan. Misalnya, teori struktural. Teori struktural dalam kadar tertentu memang tidak berpretensi untuk membuka peluang subjektif pengkaji dalam menganalisis karya sastra. Akibatnya, kajian sastra menjadi sesuatu yang tidak kontekstual, tidak menyejarah, dan nyaris tidak berhubungan dengan persoalan masyarakat tempat karya sastra tersebut hadir dan dibicarakan. Waktu itu para pengkaji tidak memiliki pilihan teori yang beragam dalam mempelajari kesusastraan. Implikasinya, karya sastra dan kajiannya diabaikan dan secara relatif tidak berguna bagi masyarakat.
Tidak berguna dalam konteks, ketika Indonesia menghadapi masalah ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, kriminalitas, indeks kemampuan SDM yang demikian rendah, sementara kajian sastra hampir tidak berorientasi untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi atau ikut menjelaskan persoalan tersebut. Bahkan, masih terdapat sejumlah kajian yang mengurusi gaya bahasa, alur cerita, tanpa peduli apa yang terjadi di lingkungan sosialnya.
Dalam hal ini, kajian itu ingin saya katakan sebagai sesuatu yang tidak bersifat ideologis, bahkan tidak cukup bermoral. Amin Rais dalam bukunya Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia (2008) mengatakan bahwa netralitas keilmuan dan peneliti dengan membiarkan berbagai ketidakberesan di lingkungannya adalah sama dengan tindakan kriminal itu sendiri. Dalam posisi inilah seharusnya para pengkaji sastra perlu membingkai kajiannya dalam istilah yang sekarang populer: Selamatkan Indonesia!
***
Teori-teori sastra terus berkembang. Saat ini, persoalan objektivitas dan netralitas keilmuan mulai dipertanyakan, bahkan sudah tidak dipercaya. Tidak ada ilmu yang lahir bebas dari konteks ataupun subjektivitas, bahkan ideologi. Salah satu yang signifikan yang membongkar objektivitas dan netralitas itu adalah teori postrukturalisme dan posmodernisme. Paradigma yang dikembangkan dengan mengakui subjektivitas, ideologi, tujuan, relevansi, dan kepentingan kajian.
Masalahnya, ilmu-ilmu dan teori sastra sepenuhnya berkembang di Barat, dan diadopsi secara telanjang dan apa adanya oleh pengkaji Indonesia. Padahal, lahirnya sebuah teori, berangkat dari satu tujuan dan kepentingan tertentu yang kontekstual dengan tempat teori tersebut dilahirkan. Artinya, belum tentu teori-teori itu relevan jika dipraktikkan di Indonesia.
Hal itu memang masalah lama dan klasik. Akan tetapi, bukan berarti tidak layak dibicarakan ulang jika masih terjadi hingga kini. Dalam hal ini bukan teori tersebut tidak layak diadopsi, tetapi perlu ada penyesuaian-penyesuaian sehingga praktik penggunaan teori tersebut menjadi relevan dan bermanfaat. Hal itu bukan berarti sejalan dengan filsafat pragmatisme, tetapi memang terdapat kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu di Indonesia yang secara sinergis harus diatasi bersama.
Berikut akan diberikan beberapa kasus kajian berdasarkan teori dan metode tertentu, yakni teori semiotik, feminisme, dan poskolonial. Kasus yang dibicarakan bagaimana memosisikan konsep-konsep tersebut sebagai teori analisis atau sebagai metode. Persoalan pemosisian ini berkaitan dengan seberapa signifikan ideologi peneliti ''dapat'' ikut campur dalam membingkai kajian.
Misalnya, semiotik. Ada kerancuan dalam memahami apakah semiotik itu teori atau metode. Menurut hemat saya, semiotik adalah teori metode, yakni satu cara kerja dalam memahami, sekaligus pengakuan, bahwa setiap teks merupakan tanda, dan setiap tanda memberikan tanda berikutnya. Hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat arbitrer. Hal yang perlu dipahami adalah tidak ada ideologi dalam konsep dan metode tersebut. Dalam posisi inilah pengkaji dapat membingkai hubungan-hubungan semiotis yang arbitrer secara ideologis, sesuai dengan kepentingan dan tujuan pengkaji, dan kontekstual dengan masalah yang dihadapi masyarakat.
Contoh lain, feminisme. Feminisme adalah salah satu teori yang berkembang dalam kajian sastra sebagai upaya ''membongkar'' ketimpangan relasi (kuasa) gender dalam karya sastra. Sebagai teori, feminisme sekaligus sebuah teori yang memiliki ideologi. Masalahnya, kadang-kadang pengkaji sastra tidak menempatkan ideologi feminisme yang berkembang di Barat dalam memahami masalah gender di Indonesia secara kontekstual. Pengkaji tidak membingkai teori feminisme yang ideologis tersebut secara ideologis. Akibatnya, kajiannya sering tidak membumi, lemah relevansinya, berhadapan dengan persoalan relasi posisi sosial dan kultural perempuan dan politik gender di Indonesia.
Sebagai contoh, kajian poskolonial yang akhir-akhir ini juga cukup banyak dipraktikkan di Indonesia. Dalam konsepnya, teori ini hampir sama dengan feminisme, dalam pengertian bahwa teori ini sekaligus memiliki ideologi tertentu. Secara khas kajian ini mempersoalkan persoalan-persoalan praktik berbahasa dan problem identitas di negara-negara bekas jajahan (negara-negara koloni).
Di Indonesia, misalnya, bagaimana problem praktik berbahasa negara penjajah, di negara bekas jajahan, berhadapan dan dipraktikkan dengan bahasa nasional, bahkan bahasa-bahasa lokal. Bagaimana pula persoalan identitas, dalam kaitannya dengan nasionalitas, dalam era modernisasi global dan kapitalisme dalam masyarakat Indonesia setelah tidak dijajah. Bagaimana masalah pertarungan pemaknaan yang berkembang.
Masalahnya, apakah masalah bahasa dan identitas memang demikian gawat di Indonesia? Misalnya, karena persoalan bahasa dan identitas bisa menyebabkan munculnya konflik dan kekerasan. Atau sebaliknya, terjadinya krisis dan degradasi nasionalitas dalam diri bangsa Indonesia. Kalau demikian halnya, maka teori poskolonial menjadi sangat relevan untuk diadopsi, tetapi selayaknya dalam bingkai ideologi yang kontekstual dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Kajian poskolonial selayaknya membantu dalam memahami, memberi pengertian, dan sekaligus ''mencarikan solusi'' terhadap problem yang secara faktual dihadapi oleh masyarakat.
Dalam persoalan tersebut bingkai ideologi pengkaji perlu terlibat dalam mengarahkan dan mencari persoalan (masalah) yang berkembang dalam sastra berkorelasi langsung dengan masalah di tingkat kenyataan. Dalam bingkai itu, pengkaji perlu memberikan pemahaman dan pemikiran bagaimana sastra merepresentasikan persoalan yang menjadi masalah bersama. (*)
*) Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Jogjakarta
Langganan:
Postingan (Atom)