Demokratisasi Sastra Pasca-Kongres KSI

Dad Murniah *
http://www.infoanda.com/Republika

Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KSI) 2008 di Kudus Jawa Tengah selama tiga hari (19-21 Januari 2008) baru saja usai. Penyair dan redaktur sastra Republika, Ahmadun Yosi Herfanda, terpilih sebagai Ketua KSI yang baru. Para peserta, dari berbagai penjuru Tanah Air, telah kembali ke kota masing-masing, kembali ke ‘ruang sunyi’ dunia penciptaan mereka sendiri yang penuh tantangan kreativitas.

Tentu, banyak hal bisa didapatkan dari kongres itu. Kongres telah menjadi ajang silaturahmi, saling tukar informasi, menambah jaringan dan teman di kalangan sastrawan seluruh Indonesia. Tetapi, selain hal-hal itu, rekomendasi Kongres KSI yang dibacakan ‘ibu penyair’ Diah Hadaning cukup menarik untuk dicermati.

Butir pertama dari rekomendasi itu, misalnya. Dalam butir ini diingatkan mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, misalnya kemandiriaan dan kenusantaraan dalam karya, sangat penting untuk kembali dibumikan di Tanah Air. Dalam kaitan ini, karya sastra dan komunitas sastra selayaknya dapat menjadi media dan wadah untuk kembali mengingatkan dan menyadarkan sangat pentingnya nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme.

Kita tahu, sastra Indonesia modern terlahir bersamaan dengan mulai menyingsingnya fajar nasionalisme Indonesia. Jatuh bangunnya sastra Indonesia modern tidak terlepas dari dialektika sejarah terbangunnya nasionalisme itu sendiri. Tetapi harus kita ingat, bahwa tafsir atas nasionalisme tentu tidak terlepas dari dominasi kekuasaan suatu rezim politik sebagai bagian dari praktik politik hegemoni. Karena itu, tak mengherankan jika perkembangan dan pertumbuhan sastra Indonesia seakan-akan tidak bisa terlepas dari rezimisasi kekuasaan politik.

Pluralisme

Butir lain dari rekomendasi Kongres KSI, antara lain menyebutkan bagaimana kebenaran hanya diklaim sebagai milik satu kelompok, satu golongan, satu suku, atau satu agama tertentu dan pihak lain seperti dipaksa menerima kebenaran versi mereka. Kebinekaan atau keberagaman laksana kehilangan pijakannya.

Bertolak dari kondisi seperti itu, karya sastra dan komunitas sastra selayaknya dapat menjadi media dan wadah untuk menyuarakan sangat pentingnya kebinekaan atau keberagaman sebagai pijakan untuk saling menghormati dan bertoleransi.

Tapi, hal itu bukan berarti bahwa komunitas sastra tidak boleh mengidentifikasi diri secara spesifik, unik, atau khusus. Yang pokok, identitas yang spesifik dan unik tersebut tetap hidup dalam semangat inklusifisme. Semangat inklusifisme itulah yang diharapkan dapat menjadi tali penghubung atau jembatan yang mampu mengharmoniskan hubungan antarkomunitas sastra.

Memang banyak yang lupa, bahwa konsep pluralisme, inklusivisme, dan toleransi merupakan landasan dasar terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai kerangka acuan konsep demokrasi. Konsep demokrasi yang paling kental terlihat dari prinsip-prinsipnya, yaitu musyawarah (perundingan), musawa (kesetaraan), dan syura (konsultasi dalam artian luas). Bukankah hampir tak seorang pun cendekiawan dewasa ini menolak ide demokrasi?

Gagasan civil society yang lebih dikenal dengan istilah masyarakat madani merupakan diskursus besar dalam menggulirkan wacana untuk mewujudkan kehidupan demokratis di negara kita. Tentu pemikiran ini tak lepas dari penelaahan secara objektif terhadap sisi sisi khas sosial budaya dan historis dari masyarakat kita.

Artinya, proses demokratisasi itu sendiri sangat erat hubungannya dengan pertanyaan terhadap pandangan masyarakat kita dalam memahami nilai-nilai demokrasi yang ada. Dan nilai-nilai itu sendiri merupakan faktor penting dalam gerakan implementasian dalam mencapai kehidupan demokratis secara langsung. Sebab ide demokrasi merupakan paradigma berfikir yang hanya memiliki kekuatan makna dalam nilai praktiknya, dan bukan merupakan teori belaka. Ini berarti, ia merupakan tantangan bagi para sastrawan untuk membuktikan dalam karya-karyanya.

Menarik juga butir rekomendasi yang menyebutkan tentang sejarah kesusastraan Indonesia. Sejarah kesusastraan Indonesia sepantasnya disusun berdasarkan realitas yang berkembang dalam perjalanan sejarah kesusastraan di negeri ini. Terhadap fenomena sejarah sastra mulai dari masa pasca1908, hingga tahun-tahun terakhir (sastra kontemporer) agar para pengamat dan sejarawan dari berbagai kalangan tak terpengaruh sejarah dominan yang memengaruhi kurikulum pendidikan sastra Indonesia.

Untuk itu, misalnya, kita terutama pemerintah dapat membentuk semacam dewan sejarah kesusastraan Indonesia yang mampu menyusun sejarah kesusastraan Indonesia yang benar-benar mencerminkan realitas perjalanan sejarah kesusastraan di Indonesia. Secara struktural, dewan tersebut bisa saja berada di bawah dewan sejarah kesenian Indonesia. Payung utamanya sendiri bisa berupa dewan sejarah kebudayaan Indonesia. Tentu, sebelum itu, kita terutama pemerintah harus lebih dulu menyusun strategi kebudayaan (nasional) Indonesia.

Memang, selama ini periodisasi sastra Indonesia selama ini telah dipetakan sangat beragam oleh ahli sastra Indonesia. Baik oleh HB Jassin, Boejoeng Saleh, Nugroho Notosusanto, Bakri Siregar, Ajip Rosidi, A Teeuw, maupun Ajip Rosidi. Periodisasi sastra Indonesia yang dibikin mereka memang layak dipertanyakan. Karena, banyak karya sastra berbahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang peranakan Cina di Indonesia, tetapi tidak pernah diperhitungkan oleh para ahli sastra dalam pembicaraan mengenai periodisasi sastra Indonesia.

Pemetaan periodisasi sastra Indonesia secara reduktif itu disebabkan oleh konstruksi kesejajaran atau analogi antara sejarah sastra dengan sejarah politik, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat sastra Indonesia kehilangan kepekaan terhadap operasi kekuasaan kolonial yang terus berlangsung bahkan sampai pada masa yang jauh sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai misal, penulisan dan diskusi mengenai sejarah sastra Indonesia sampai tahun 1970-an terpusat hanya pada karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Poejangga Baroe, karya sastra yang disebut sebagai “sastra serius” dan sejenisnya. Padahal, sebagaimana yang kemudian mulai terbuka sejak 1980-an, di luar Balai Pustaka terdapat banyak penerbit, termasuk surat kabar, yang menerbitkan karya sastra yang sesungguhnya bisa dikategorikan ke dalam karya sastra Indonesia juga.

Akhirnya, setelah Kongres KSI 2008 yang hiruk pikuk itu, lalu apa? Setelah itu memang sebaiknya para sastrawan kembali ke dunia penciptaan yang sunyi namun penuh tantangan kreativitas itu.

*) Peneliti pada Pusat Bahasa Depdiknas

Membumikan Kembali Ide Sastra Kontekstual (I)

Dad Murniah*
http://cabiklunik.blogspot.com/Republika, Minggu, 4 November 2007

INGATKAH Anda dengan gagasan sastra kontekstual yang dilontarkan Arief Budiman? Arief memang dikenal dengan pandangan-pandangannya yang sangat kritis. Ia tidak hanya menggugat universalitas sosiologi dan ekonomi-politik, tapi juga sastra. Terhadap sastra universal yang dianut oleh para sastrawan utama sampai 1980-an, ia memperkenalkan sastra kontekstual, yang ia gelorakan dalam berbagai diskusi.

Bagi Arief, sastra yang baik bukanlah sastra yang indah, tapi sastra yang berarti. Yang indah adalah sesuatu yang bersifat inderawi, sedangkan yang berarti memiliki makna mendalam lebih dari sekadar kesan ragawi. Sementara itu, cita-rasa dan budaya manusia sangat beragam, yang bisa sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu negara dengan negara lain.

Dalam konteks inilah, sastra universal kehilangan arti, karena ia mengandaikan bahwa nilai sastra mengatasi tempat dan waktu. Sastra yang baik, menurut Arief, adalah sastra yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, karena hanya dengan itulah, sastra tersebut menjadi bermakna, punya arti. Sastra universal sesungguhnya adalah dominasi cita rasa dan penilaian Barat.

Arief mengkritik para sastrawan kita yang dinilainya kebarat-baratan, yang hanya memproduksi karya sastra untuk konsumsi kalangan elit dan kelas menengah. Para sastrawan ini telah menjadi orang-orang asing di negerinya sendiri. Padahal yang perlu dilakukan para pengarang kita adalah membuat karya sastra yang bisa dinikmati para petani, nelayan, dan orang-orang yang punya pijakan kuat dalam bumi Indonesia.

Gagasan Arief tentang sastra kontekstual mendapat tanggapan dari banyak kritikus sastra maupun sastrawan. Sebuah buku yang disunting Ariel Heryanto (Perdebatan Sastra Kontekstual, 1985), merekam perdebatan ini dengan baik. Terlepas dari apakah gagasan Arief tentang sastra kontekstual ini diterima atau ditolak, yang patut dicatat di sini adalah bahwa penolakan Arief terhadap sastra universal sangat kuat dipengaruhi pandangannya tentang teori struktural.

Demikianlah, kaum sastrawan “tinggi” kita, kata para pengusung sastra kontekstual yang dimotori Arief itu, mengejar sastra universal yang dipandang menurut tolok ukur sastra dunia; sastra yang tak terikat waktu dan ruang. Menurut kaum kontekstualis, sastra universal sesungguhnya tidak ada, kecuali sebagai kedok ideologis sastrawan yang hendak bergabung dalam kelas dominan. Gantinya adalah sastra kontekstual, yaitu sastra dengan muatan kesadaran kelas atau yang terikat kepada golongan pembaca tertentu.

Harus diakui, dasawarsa pertama Orde Baru, karya-karya yang terbit mulai banyak menyuarakan sastra daerah meskipun tema pokok yang dibahas belum menunjukkan pergeseran. Novel-novel yang terbit pada paruh pertama hingga pertengahan 1970-an, menampilkan serentetan gejala lokal melukiskan tatanan sehari-hari, seperti keluarga, kepercayaan, ritual, dan kebiasaan sebuah komunitas.

Hal ini bisa kita lihat dalam novel Upacara (1978) karya Korrie Layun Rampan dan Khotbah di Atas Bukit (1976) karya Kuntowijoyo, misalnya. Memasuki dasawarsa pertama 1980-an, suara lokal dalam sastra Indonesia masih berkutat pada persoalan nilai tradisional dan modern dan belum mampu melahirkan sastra lokal sebagai strategi kultural dalam mengimbangi sastra pusat.

Kecuali novel tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Burung-burung Manyar (1981), dan Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1983) karya YB Mangunwijaya, Bako (1983) karya Darman Moenir, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982) karya Ahmad Tohari, untuk menyebut beberapa contoh, masih berkutat pada persoalan ritual, agama, dan kekerabatan.

Dalam novel Bumi Manusia (1980) secara simpatik Pram menampilkan watak Minke yang lebih menyukai bahasa Melayu ketimbang bahasa Jawa dan Belanda meskipun ia menguasai kedua bahasa itu. Pram menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai salah satu faktor penyatuan bangsanya dalam tetralogi ini.

Dia mengutarakan pandangan itu melalui watak-watak yang muncul dalam karya tersebut, khususnya watak Minke. Pada awal ceritanya, Minke dilukiskan menulis makalah untuk sebuah surat kabar dalam bahasa Belanda daripada bahasa Jawa dan bahasa Melayu karena dia menerima pendidikan di HBS (Hogere Burger School).

Namun, watak Minke menunjukkan dengan keras ia ingin menulis dengan bahasa Melayu, bukan Jawa apalagi Belanda. Bahasa dalam Bumi Manusia menjelma sebagai sebuah perlawanan atau siasat kolonialisme dan kekuasaan kaum feodal. Ini terlihat dengan jelas lewat dialog tokohnya:

“Sekali Tuan mulai menulis Melayu, Tuan akan cepat dapat menemukan kunci. Bahwa Tuan mahir berbahasa Belanda memang mengagumkan. Tetapi bahwa Tuan menulis Melayu, bahasa negeri Tuan sendiri, itulah tanda kecintaan Tuan pada negeri dan bangsa sendiri…. Siapa yang mengajak bangsa-bangsa pribumi bicara kalau bukan pengarang-pengarangnya sendiri seperti Tuan?” (hlm 104).

Watak utama Minke digambarkan Pram sebagai seorang pelopor yang amat menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan dalam surat kabar dan organisasi-organisasi baru. Bahasa Melayu sudah lama berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, baik yang mengenal aksara maupun masih niraksara.

Dengan demikian, bahasa Melayu dapat mengambil peranan penting di kepulauan Nusantara. Apabila Minke bertemu Ketua Cawangan Palembang Syarikat Dagang Islamiah dalam perjalanan yang diadakan untuk melihat perkembangan organisasi itu dari dekat, ia menjelaskan perlunya menggunakan bahasa Melayu seperti terungkap dalam novel Jejak Langkah (1985).

Munculnya perdebatan sastra kontekstual pada pertengahan 1980-an memang tak bisa dilepaskan dengan novel tetralogi karya Pram itu. Sejak munculnya karya tetralogi dan disambut perdebatan sastra kontekstual, terjadi perubahan cukup radikal dalam menyuarakan identitas lokal dalam sastra Indonesia.

*) Dad Murniah, Dosen, peneliti dan kepala Subbid Informasi dan Publikasi Pusat Bahasa.

Membumikan Kembali Ide Sastra Kontekstual (II)

Dad Murniah
http://www.infoanda.com/Republika

Pendukung sastra kontekstual mempersoalkan universalisme dalam sastra Indonesia lantaran terlalu memusatkan perhatian pada kehidupan kota. Munculnya sastra kontekstual sekaligus berusaha menjawab konsep politik negara integralistik Orde Baru. Pendukung sastra kontekstual mengusulkan sastra seharusnya lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan atau anasir-anasir lain di luar wacana pusat.

Penggagas sastra kontekstual di Indonesia sebenarnya hanya menawarkan estetika alternatif sebagai pengimbang estetika mainstream sastra universal. Mereka menjawab universalisme tidak dengan esensialisme yang radikal, apalagi mencoba membatasi gagasan universalisme dengan cara sempit yang membahayakan.

Dorongan mengumpulkan kembali warisan-warisan sastra daerah dalam karya-karya sastra Indonesia pada 1990-an terus berlanjut lewat dekolonisasi kebudayaan dan kehendak kembali pada bahasa-bahasa dan mode-mode lokal prakolonial. Ini ditunjukkan beberapa karya yang muncul di era reformasi. Pergeseran warna lokal dalam bentuk bahasa, suara, konsep, ujaran, menjadi hal yang sangat penting yang menandakan era ini. Suara lokal tampil lebih radikal, berani, dan terang-terangan menggugat wacana pusat.

Dalam periode ini bermunculan komunitas-komunitas sastra daerah atau sastra kepulauan dengan semangat yang terlalu jauh dan nyaris berlebihan menolak universalisme melalui esensialisme ekstrem. Dalam cerita pendek yang muncul pada periode ini, suara lokal dapat ditelusuri dalam cerpen Gerundelan Wong Tegal (1999) karya Nurhidayat Poso, Tambo (2000) karya Gus tf. Belum lagi strategi yang digunakan lewat esai-esai yang secara sengaja mengampanyekan pentingnya kembali ke nilai-nilai lokal.

Beberapa novel juga tak ketinggalan mengusung semangat kelokalan, seperti Tarian Bumi (2000) karya Oka Rusmini, yang menggugat habis-habisan tradisi Bali seraya menampik pandangan “asing” yang mengeksploitasi tradisi lokal. Novel Gelombang Sunyi (2001) karya Taufik Ikram Jamil tak ketinggalan menyemarakkan suara lokal, ekspresi identitas Melayu, dan menggugat sastra nasional yang memusat.

Dalam Tarian Bumi, Oka Rusmini menampilkan warna lokal lewat tokoh bernama Luh Kambren yang merasa muak terhadap tingkah-polah orang-orang asing sebagai ancaman terhadap perempuan Bali. Kambren merasa orang asing telah mengobjektivikasikan tubuhnya sebagai lambang keindahan Bali (hlm 86).

Sikap Kambren terhadap pusat sarat dengan kekecewaan. Kalaupun ada sikap cinta Tanah Air yang ditampilkan lewat karakter tokoh-tokohnya, itu lebih mengacu pada tanah Bali, sebagaimana dalam salah satu pernyataan Kambren yang dengan seni tarinya mengharapkan apa yang diperbuatnya bagi tanah air Bali-nya dihargai.

Novel Gelombang Sunyi menyuarakan sikap kecewa terhadap pusat dan dengan tegas mengemukakan penilaian yang positif terhadap sastra lokal (Melayu). Tak bisa dibantah suara kemarahan dan rasa frustrasi dengan pemerintah pusat dan perusahaan swasta nasional, yang telah menghancurkan kohesi dan tatanan sosial masyarakat Melayu (Riau) dan kekerasan aparat sangat nyata dalam novel ini.

Dalam Tarian Bumi dan Gelombang Sunyi, suara lokal menjadi semacam strategi kultural, untuk tidak menyebut sebagai tandingan, terhadap sastra nasional. Kedua novel ini sudah keluar dari kecenderungan novel 1970-an yang hanya menampilkan gejala lokal berupa keluarga, kepercayaan, upacara, dan kebiasaan rohani sebuah komunitas. Suara lokal diubah menjadi sebuah identitas linguistik, budaya, dan sejarah yang merupakan ciptaan bebas manusia menurut kurun waktu dan tempat yang juga berubah-ubah.

Tak berlebihan kalau dikatakan, bahwa lokalitas sastra bisa menjadi sebuah kekuatan kreatif dari masing-masing “rumah budaya” para sastrawan. Lokalitas sesungguhnya bisa menjadi tempat berpijak para sastrawan sebagai sinyal kedekatan kerinduan dan sekaligus menjadi jati diri yang memberikan kekhasan warna dan corak karya kreatifnya.

Lokalitas atau subkultur dalam sastra Indonesia bisa menjadi sebuah atmosfer kreativitas masing-masing sastrawan dan sekaligus sebagai kekuatan karya-karya mereka. Lokalitas dalam sastra (teks) mestinya diperiakukan bukan sekadar latar an sich, melainkan sebuah wilayah kultural yang membawa pembacanya pada medan tafsir tentang situasi sosio-kultural yang mendekam di belakang teks.

Di sana lokalitas bukan abstraksi tentang ruang atau wilayah dalam teks yang beku, melainkan ruang kultural yang menyimpan sebuah potret sosial, bahkan juga ideologi yang direpresentasikan melalui interaksi tokoh-tokohnya dan dinamika kultural yang mengungkapkan dan menyimpan nilai-nilai tentang manusia dalam kehidupan berkebudayaan.

Lokalitas dalam sastra semestinya dimaknai sebagai ruang kultural yang dinamis dan tak pernah berhenti pada makna tertentu ketika ia melekat pada teks. Teks sastra pada gilirannya menjelma medan tafsir yang bermuara pada ruang imajinasi pembaca. Bukankah sastra dalam proses pemaknaan pembaca adalah teks yang akan terus menggelindingkan hiruk-pikuk penafsiran.

Karena itu, pemahaman lokalitas dalam (teks) sastra sebagai ruang budaya akan menempatkan makna teks ke dalam wilayah medan tafsir yang lebih luas lantaran bisa ditarik, dipadankan, dan dicantelkan dengan realitas kehidupan. Makna teks pada akhirnya tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi terus berkeliaran mengembangkan maknanya secara kontekstual. Dengan demikian, gagasan sastra kontekstual pun kita bumikan.

*) Dosen, peneliti dan kepala Subbid Informasi dan Publikasi Pusat Bahasa