Ketika Sastra Menjadi Senjata

Riduan Situmorang *
http://medanbisnisdaily.com, 28 Mei 2014

PADA berbagai kesempatan saya selalu menegaskan, sastra merupakan ruang publik sekaligus ruang khusus yang tidak bisa dimasuki intrik-intrik politik. sastra juga sebuah imaji yang sangat netral, tidak bergantung pada apa pun, apalagi kalau harus bergantung pada politik. Sastra, bahkan sejak dulu sudah didaulat sebagai sebuah ilmu yang sangat independen yang tidak boleh dicekoki dan dikaburkan, seperti halnya sejarah yang selama ini sering dikaburkan oleh penguasa. Sastra, sesuatu yang benar-benar mandiri.

Akan tetapi akhir-akhir ini, terutama menjelang Pilpres 2014, saya terkejut bukan kepalang. Mereka yang selama ini saya kenal sebagai politisi mendadak menjadi “penyair”. Bahkan puisi yang mereka hasilkan pun “hampir” lebih populer apabila dibandingkan dengan puisi bikinan sastrawan terkenal.

Sebagai bukti, puisi yang misalnya dimuat di berbagai harian hampir tidak pernah dibahas dan diperbincangkan secara luas. Akan tetapi, ketika mereka yang dulu saya kenal sebagai politisi membuat puisi, mendadak puisi mereka ramai diperbincangkan, dikupas, bahkan di-up load secara luas di sosial media.

Percayalah, sebagai orang yang juga telah berhasil menerbitkan beberapa puisi di sejumlah media cetak, saya tidak sedang merasa khawatir karena lahan kami telah dicaplok. Saya yakin pula, beberapa teman sastrawan malah merasa bangga karena mereka diperhatikan, setidaknya profesi mereka sebagai sastrawan ternyata juga diminati, bahkan digandrungi para politisi.

Akan tetapi, yang saya khawatirkan dan sesalkan – saya yakin, teman-teman sastrawan pun sangat menyesalkannya, bahkan mungkin mengutuknya – karena sastra itu telah dijajah secara kejam. Puisi yang dulunya berbicara tentang estetika, yang juga mencekal tetapi masih punya etika, sekarang malah digunakan menjadi senjata untuk saling mencekal.

Ibarat dalam perang, puisi diperalat menjadi senjata untuk melemahkan lawan, bahkan mendiskreditkan eksistensi lawan, dalam hal ini lawan politik. Puaisi bukan lagi berbicara tentang estetika dan etika, melainkan tentang perang dan kebencian untuk saling melemahkan. Akhirnya, puisi bukan lagi bentuk yang disusun dari kata-kata indah, melainkan dibangun dalam konstruksi bahasa sarkasme secara tersembunyi dengan satu tujuan: melemahkan dan mendiskreditkan lawan.

Apakah puisi memang menjadi senjata? Idealnya tidak! Puisi adalah bahasa khas karena disusun indah. Puisi berisi makna yang disuarakan lewat bahasa semiotik untuk mengantarkan substansi pesan secara semantis. Puisi juga sering menjadi suara-suara kalbu dalam arti yang kompleks. Jadi, kalau harus diadopsi dari Charles Sanders Peirce (dalam T L Short, 2007), puisi sebagai bahasa kalbu juga menjadi tanda yang kompleks yang dapat menjadi indeks, yakni tanda yang menunjuk pada referen tertentu. Apakah itu sebagai tanda untuk qualisign (tanda dugaan), sinsign (proses perwujudan), dan legisign (sudah terwujud secara definitif).

Benar, puisi memang bukan hanya populer di kancah politik Indonesia. Bahkan, sejak J.F.Kennedy resmi menjabat sebagai Presiden AS, pembacaan puisi dalam setiap pelantikan Presiden Amerika sepertinya menjadi hal wajib. J.F.Kennedy mengakui puisi merupakan sebuah kekuatan (power). Karena puisi merupakan kekuatan, tidak semestinya diperalat menjadi senjata untuk mengutuk lawan, kecuali mengkritik zaman dan memang harus benar-benar murni untuk mengkritik zaman.

Seperti kata Sutardzi Calzoum Bahri, bahasa (sebagai pengantar puisi) adalah hal yang bebas, bahkan saking bebasnya dia tidak terikat pada bentuk dan makna sekalipun. Jika dia sapu, dia bukan alat untuk membersihkan, melainkan sapu itu sendiri. Jika dia kursi, dia pun bukan tempat untuk duduk bersandar, melainkan kursi itu sendiri. Jika dia senjata, dia bukan senjata yang mempunyai peluru untuk merubuhkan lawan, melainkan murni sebagai senjata itu sendiri secara mandiri. Ringkasnya, puisi merupakan hal yang benar-benar mandiri, tidak bisa ditunggangi politik praktis, apalagi pragmatis.

Perang yang Aneh

Pada logika seperti ini, apalagi setelah menyaksikan perang puisi oleh para politisi-sastrawan, saya benar-benar sampai pada kesimpulan bahwa sastra, terutama puisi di negeri ini, sudah menjadi budak yang diperalat sebagai senjata. Perang bukan lagi hanya mnenggunakan senjata dan nuklir, melainkan sudah merangsek ke ranah-ranah sakral seperti menggunakan agama dan sastra.

Maka, ketika seseorang memerangi lewat puisi, orang lain yang merasa diperangi balik membalas lewat puisi pula. Maka, lahirlah puisi berbalas-balasan. Bahasa mandiri “aku rapopo” dibanting dengan puisi “Aku Raisopopo”. “Aku Raisopopo” pun ditangkis melalui “Aku Iso Opo”.

Maaf, siapalah saya ini yang harus mengkritik dan menelaah puisi para politisi-sastrawan tersebut. Saya tidak bisa menilai puisi tersebut sudah mempunyai intuisi dan rima. Saya, seperti tadi, tidak menghalangi para politisi itu menjadi sastrawan. Toh, sastrawan profesi yang bebas dan mandiri untuk siapa pun seperti hakikat sastra itu sendiri. Sastrawan itu gelar pengakuan, bukan semata pemberian.

Kalau seseorang lulus dari fakultas kedokteran, sudah barang tentu dia akan menjadi dokter terlepas dia mampu mengobati pasien atau tidak. Kalau seseorang lulus dari jurusan kependidikan, dia pun sudah barang tentu disebut menjadi guru terlepas dia mampu mengajar atau malah hanya mampu menghajar. Tetapi tidak untuk sastrawan, seseorang yang lulus dari fakultas sastra tidak serta merta mengantarnya pada sebutan sastrawan karena sastrawan merupakan jabatan bebas dari pemaksaan. Sastrawan juga gelar pengakuan secara mandiri, bukan melalui voting yang mempertuhankan data-data kuantitatif.

Kalau beranjak dari taksonomi Charles Sanders Peirce tadi, gejala perang puisi oleh para politisi-sastrawan itu sudah berada pada taraf meresahkan, yaitu legisign. Dia bukan lagi sebatas qualisign (praduga) ketika kita, misalnya, mendengar pintu ditutup dengan keras tanpa melihat siapa yang menutup. Dia pun bukan lagi sebatas sinsign (proses perwujudan), ketika kita melihat seseorang dengan wajah ketus dan kesal muncul dari balik pintu yang dibanting tadi. Akan tetapi, setelah kita masuk, ternyata sudah ada seorang wanita yang menangis tersedu-sedu karena sudah diselingkuhi oleh suaminya, yaitu lelaki yang membanting pintu tadi.

Karena itu, perang puisi ini bukan lagi sebatas sinsign dan qualisign, perang ini sudah terbukti secara definitif lantaran para politisi secara blak-blakan memperalat puisi yang mandiri sebagai senjata untuk melemahkan. Sungguh perang yang aneh, apakah akan ada bentuk perang yang lebih aneh lagi? Semoga tidak!

*) Staf pengajar bahasa Indonesia dan konselor pendidikan di Prosus Inten Medan