Ketika Kritikus Sastra Diperlukan

Aminullah HA Noor
http://www.suarakarya-online.com/

Benarkah kritikus sastra merupakan “makhluk langka” sedemikian sehingga hari-hari ini lahir fenomena lebih banyaknya lahir karya sastra ketimbang kritik sastra? Tidak berbahayakah bila kondisi ini dibiarkan terlalu lama?

Sudah cukup lama terlahir asumsi bahwa semakin banyak karya sastra dibuat, akan semakin memperkaya khazanah kesusasteraan yang ada. Khzanah yang semakin kaya pun diasumsikan akan memperkaya aspek budaya bangsa kita. Pernakah ada yang menguji kedua asumsi ini? Tidak pernahkah dipertanyakan bahwa khazanah yang semakin kaya itu justru akan semakin memperlebar jarak antara publik sastra (masyarakat) dengan para sastrawannya sedemikian sehingga justru masyarakat semakin tidak bisa memahami arus pemikiran para sastrawan? Soalnya, daya kritis masyarakat tentu berbeda dengan daya kritis sastrawan yang terus-menerus menggali khazanah ilmu dan kehidupan untuk berkarya.

Maka jelas, khazanah sastra yang semakin kaya tersebut justru akan lebih berenergi, apabila ada kritikus. Soalnya kritikus akan melahirkan suatu komunitas tertentu yang secara intens membicarakan karya-karya sastra (misalnya dalam suatu wacana diskusi). Untuk apa? Kelak, dengan ketajaman mata pisau analisis dan apresiasinya, karya-karya sastra yang tercipta akan dikupas untuk mempermudah komunikasi apresiasi antara para sastrawan dan para penikmat sastra (publik sastra). Mereka akan membukakan mata batin para pembaca sastra. Percayakah Anda akan asumsi ini? Tentu perlu diuji juga. Tetapi, segeralah dipertimbangkan bahwa sastra terus-menerus berkembang.

Era Reformasi dipertanyakan sekaligus dihipotesiskan oleh sastrawan H.Usep Romli HM (Pikiran Rakyat) sebagai era kebangkitan para pengarang Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Hipotesis itu mengemuka setelah H.Usep Romli HM (untuk selanjutnya akan disebut Usep) menyaksikan beberapa kecenderungan faktual bahwa sebagai salah satu akibat tergulingnya Orde Baru telah membawa semacam angin segar kepada para sastrawan Lekra untuk “mengibarkan bendera” kesastrawanan – kepengarangan mereka – yang sesungguhnya: berkualitas; dan dicintai banyak pembaca. Sastrawan besar Lekra seperti Pramudya Ananta Toer dan Putu Oka Sunanta yang semasa Orde Baru berjaya tidak mampu secara bebas menerbitkan karya mereka, di akhir riwayat Orde Baru – kalau boleh disebut demikian – justru tampil seakan habis-habisan. Novel yang mereka susun dan terbitkan laris bak kacang goreng.

Masalah seperti ini jelas perlu dikaji oleh para kritikus sastra. Kajian terhadap ini karya sastra mereka perlu segera dilakukan. Perlu dikaji, benarkah era reformasi merupakan era kebangkitan para pengarang Lekra? Bagaimana dengan para pengarang di era reformasi yang pro reformasi itu sendiri?

Kritikus sastra perlu hadir secara on time. Mereka harus segera membaca dan mengkomunikasikan hasil apresiasinya dalam sebuah wacana kritik sastra kepada publik. Kritikus harus lahir seiring dengan diciptakannya karya-karya sastra. Mereka harus mengevaluasi secara kontinyu. Jadi, bukan evaluasi yang compang-camping. Evaluasi jenis yang terakhir disebut ini acap kali dilakukan para kritisi pada setiap mengakhiri satu tahun perjalanan. Mereka mencoba mengevaluasi perkembangan sastra selama setahun terakhir. Tentu bukan tidak boleh hal itu dilakukan. Tetapi bila evaluasi hanya dilakukan setahun sekali, hasilnya tentu compang-camping. Akan jauh berbeda bila evaluasi itu dilakukan selama setahun penuh. Di akhir tahun cukup sekadar memberikan simpulan atau ringkasan yang detailnya telah dibahas selama setahun berjalan. Masalahnya, apakah tulisan kritik yang setahun berjalan pun sudah cukup mampu menampung masalah secara utuh?

Belum tentu juga. Soalnya, sebagai hasil evaluasi yang singkat – karena dibatasi oleh kemampuan koran itu sendiri yang hanya bisa menampilkan tulisan singkat -, memang tulisan itu berisiko memiliki beberapa keterbatasan dimensi amatan, dll. sedemikian sehingga membuat tulisan menjadi “seakan” compang-camping dan melahirkan banyak pertanyaan di kalangan pembaca kritis. Keterbatasan itu memang hampir sudah menjadi ciri tulisan-tulisan pendek: ditulis oleh siapapun sulit untuk mengubah keterbatasan itu menjadi keleluasaan. Akhirnya kesannya, pembaca acap kali merasakan ada sesuatu yang kurang. Kepuasan hanya akan diperoleh bila pembaca mau mengikuti tulisan kesusasteraan dan perkembangan seni-budaya pada umumnya secara kontinyu yang di Koran-koran dan majalah. Bila pembaca hanya mengandalkan kepada hasil membaca laporan akhir tahun saja, niscaya pembaca sebagai publik sastra yang banyak berharap, tidak akan memperoleh kepuasan dan kejelasan makna. Membaca laporan akhir tahun saja hanya akan memperoleh sesuatu yang parsial. Mungkin malah disertai beberapa deviasi-deviasi dari kenyataan yang sebenarnya telah terjadi. Bila ia hendak mengambil keputusan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan sastra, maka premis-premis yang dijadikan acuannya seakan prematur.

Secara agak gegabah dan kurang disuka banyak penggiat sastra, pengamat yang berdata compang-camping ini akan mudah saja mengatakan bahwa perkembangan sastra Indonesia dan daerah nyaris stagnan. Bila hal itu diucapkan pelawak, tentu sah-sah saja. Tetapi bila diucapkan pengamat sastra, atau pengamat seni umumnya, hal itu menjadi persoalan lain.

Kejutan-kejutan

Di balik compang-campingnya tulisan-tulisan singkat di koran, tabloid, dll. perkembangan prosa khususnya novel dan roman justru menggembirakan di sepanjang tahun 1999-2004. Roman Saman karya Ayu Utami, misalnya, sepanjang tahun 1999 masih menjadi bahan perbandingan yang cukup serius mengingat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Beberapa kantong sastra pun – khususnya di Jakarta, Bandung, Yogya dan Solo – mulai unjuk gagasan untuk membicarakan prosa genre cerpen secara terbuka. Suatu gagasan yang di tahun-tahun sebelumnya nyaris tak ada.

Rupanya, kejatuhan Orde Baru telah membukakan pintu bagi masyarakat sastra Indonesia untuk kembali bisa melakukan kejutan-kejutan. Bila politikus dan beberapa penggiat LSM berani bicara vokal dan tidak takut-takut, maka sastrawan pun berani berkarya lebih “terbuka” lagi. Sastrawan tak usah lagi mesti bersembunyi di balik uefimismeu bertutur. Tak perlu berlindung di balik sebuah kata seribu makna. Mereka berani lugas, transparan, terang-terangan. Inilah masa kebangkitan bagi prosa yang berani berkisah tentang manusia sebagai manusia yang banyak isi manusiawinya, yang selama ini tidak mampu diutarakan lewat sastra secara manusiawi pula. Ada, memang, di zaman Orde Baru pun yang berani. Tetapi karya demikian akan mati sebelum terbit di tangan editor yang ketakutan kepada rezim Orde Baru.

Maka, ketika Orde Baru tumbang, mereka yang berkarya di “dibawah tanah” muncul ke permukaan. Selama ini, mereka yang berkarya di bawah tanah – di antaranya – adalah para pengarang Lekra, tapi sebenarnya tak hanya mereka. Karya mereka kini terbit dan bisa dijual bebas. Misalnya karya Pram Ken Arok dan Ken Dedes, dan Kronik Revolusi, di Bandung sudah terjual ratusan eksemplar hanya dalam beberapa hari saja, padahal harganya mahal (di atas Rp 100 ribu).

Kejutan ini tentu saja akan disusul oleh kejutan-kejutan lain. Misalnya, bahwa karya Pram terdahulu akan terdongkrak lagi pemasarannya, sebab dicari para pembaca yang sudah sejak dulu merasa penasaran untuk membacanya tetapi tidak pernah berhasil menemukan bukunya karena dilarang beredar di pasaran. Kejutan lain, hal itu menumbangkan mitos daya beli buku sastra yang selama ini dinilai minim alias kurang. Maksudnya, bahwa sebenarnya daya beli masyarakat Indonesia terhadap buku-buku karya sastra tinggi. Bila selama terlihat rendah, itu karena mereka merasa kesulitan mencari buku sastra yang berkualitas baik. Mereka tidak mau membeli, karena merasa rugi membaca buku sastra yang tidak bermutu. Kejutan yang satu ini memang unik, dan perlu mendapat perhatian tersendiri.

Kebangkitan Reformasi

Hingga paruh tahun 60-an, seniman Lekra termasuk sastrawannya, konon, merajai panggung kesenian Indonesia seiring pamor partai politik yang mendukung mereka berjaya. Namun saat partai mereka tumbang di tahun 1965, yang ditandai dengan lahirnya Orde Baru dengan sekian banyak aturannya, juga konon, seniman Lekra nyaris mati. Barangkali seniman budayawan yang dahulu tergabung dalam kelompok Manifesto Kebudayaan. (Saya lahir tahun 1967. Tak tahu menahu dan tak merasakan hiruk pikuk ketika itu. Hanya dengan literatur terbatas tentang potongan-potongan sejarah masa tersebutlah saya bisa sedikit meraba-raba kondisi saat itu. Kesannya, tiap rezim baik Orde Lama maupun Orde Baru punya cacat yang menyakiti seniman dan budayawan dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Itu pun baru kesan. Selebihnya Allah Mahatahu).

Apakah generasi muda pro Reformasi akan memandang secara hitam putih sejarah “kelam” atau “terang”‘ negeri ini? Pertanyaan ini layak mengemuka, soalnya bila generasi muda pro reformasi salah menentukan premis, maka keputusan yang diambil akan keliru. Akibatnya bisa mengulang kembali “luka lama” dari penyakit yang menggerogoti kejayaan bangsa. Bila hendak disembuhkan, maka selalu meminta korban dari rakyat Indonesia yang tidak henti-hentinya dijadikan korban demi memperbaiki kebobrokan negara akibat salah urus oleh anak zaman yang salah membaca premis.

Kekhawatiran ini melanda pula pada sastrawan (seorang Usep), yang di Pikiran Rakyat (Minggu 6 Februari 2000 halaman 12) secara penuh was-was menulis:

“Pandangan generasi muda yang hitam putih semacam ini, tampak sebagai benang merah yang terbentang jelas dalam karya-karya sastrawan Lekra mutakhir. Gugatan Pram dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan sindiran-sindiran sinisnya dalam Ken Arok Ken Dedes, renungan dan paparan Oka Sunanta dalam Merajut Harkat, serta sinisme dan kemarahan Ruth Havelaar dalam Selamat Tinggal Indonesia bagi orang-orang yang tak mengalami masa hiruk pikuk politik dan kebudayaan periode 1960-1965, akan menjadi sebuah ‘fatwa’ yang semakin mempermasalahkan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru yang sejak 1966 membangkrutkan rakyat, … melanggar hak asasi manusia…”.

Berdasarkan beberapa kecenderungan tersebut bisa lahir hipotesis bahwa suasana sekarang sangat kondusif untuk digunakan sebagai kebangkitan kembali aktivitas, kreativitas dan produktivitas seniman-budayawan Lekra. Maka, apakah mereka – aktivitas Lekra – akan kembali agitatif dan agresif lawan-lawannya yang tak sepaham?

Bila generasi muda tidak dibatasi wilayah daya bacanya, dan diperluas, dipermudah kemampuan pencarian literaturnya, maka generasi muda tidak akan salah menilai. Mereka – generasi pro reformasi – tidak akan salah menilai mana yang lebih baik untuk masa depan Indonesia Baru yang dicita-citakan. Sebaliknya, pengebirian bahan bacaan dan pembatasan informasi sejarah dan karya-karya berharga, justru akan menyesatkan generasi muda pro refomasi.

Maka, era reformasi, sebenarnya merupakan era bagi kebangkitan para sastrawan pro reformasi yang menghendaki menjadi lebih baik dari sejarah masa lalunya, baik masa kelam Orde Lama maupun masa penuh “koki tipu daya” Orde Baru. Masalahnya justru, apakah masih ada pengebirian kreativitas generasi muda pro reformasi – termasuk para sastrawannya?

Itulah latar belakangnya mengapa kritikus sastra sangat diperlukan kehadirannya. Akan tetapi, tanpa meniadakan kritikus sastra yang selama ini ada, kenyataan membuktikan, tak banyak lahir para kritikus baru, kecuali yang itu-itu juga di negeri ini. Padahal, kehadiran kritikus sangat kondusif bagi pendewasaan karya, jika hal tersebut kita pandang dari segi karya sastra secara an sich. Lebih dari itu, jika kehadiran kritikus dihubungkan dengan pesan moral yang terkait dengan fungsi sastra secara lebih luas, ia akan menjadi mata rantai yang dapat ikut serta memperluas budi dan rasa manusia. Karena justru dari merekalah, seseorang (baca: masyarakat) dimungkinkan untuk bisa memahami karya sastra yang dihadapinya. Sehingga dari posisi inilah, kehadiran kritikus akan menjadi faktor pendukung kondusif bagi pendewasaan karya. ***